Network
BERITASOLORAYA.com - Ganjar Pranowo menjadi salah satu kepala daerah yang tegas menolak penghapusan honorer karena akan berdampak pada provinsi Jawa Tengah yang dirinya pimpin.
Ganjar Pranowo menolak honorer dihapus karena akan berdampak pada berbagai bidang di provinsi Jawa Tengah, dimana paling pertama yang akan terdampak adalah Jawa Tengah.
Karena hal tersebut, Ganjar Pranowo langsung berkontak dengan Menteri PANRB, Azwar Anas untuk meminta mengkaji lagi soal penghapusan honorer.
Baca Juga: PNS Full Senyum, Dapat Kemudahan Layanan Pegawai dari MenpanRB, Sudah Berlaku 2023....
Pemerintah memang akan menghapus tenaga honorer pada tanggal 28 November 2023 dan yang boleh bekerja di instansi pemerintah pusat dan daerah hanyalah ASN saja yang terdiri dari PNS dan PPPK.
Soal PPPK juga, Ganjar bahkan meminta kepada Anas untuk mengubah metode rekrutmen dengan tes potensi akademi dengan memaksimalkan skill sesuai formasi yang dilamar.
“Wabil khusus untuk menyelesaikan honorer ini, tolong yang punya pengalaman sudah puluhan tahun, belasan tahun, testingnya diubah. Tidak lagi menggunakan model testing potensi akademis, tapi betul-betul skill. Maka yang di kami, provinsi, sudah lakukan itu,” kata Ganjar.
Baca Juga: Nasib Honorer Semakin Cerah, MenpanRB Sepakat Tidak Akan PHK dan Buka Opsi Untuk...
Ganjar juga memberikan data soal jumlah ASN yang ada di provinsi Jawa Tengah, dimana masih sedikit dan instansi banyak kekurangan pegawai, sehingga menggunakan jasa tenaga honorer.
Rincian jumlah ASN di Jawa Tengah adalah sebagai berikut ini:
A. Jumlah ASN per September 2022: 46.885 orang
Baca Juga: Ingin Jadi PNS di Kemenkeu? Ini 7 Jurusan yang Punya Peluang Besar Jadi ASN di Kementerian Keuangan
B. Jumlah PNS: 36.831
C. CPNS: 360 orang
D. PPPK Guru: 9.284 orang
Baca Juga: HORE, Gaji ke 13 PNS Akan Cair Lebih Cepat, Sudah Ditetapkan di PP Nomor 15 Tahun 2023...
E. PPPK Kesehatan: 357 orang
F. PPPK Penyuluh Pertanian: 53 orang
Menurut Ganjar, ketiga sektor non ASN di atas perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena sangat penting sekali bagi provinsi Jawa Tengah.
Baca Juga: RESMI, Ini 4 Prinsip MenpanRB Untuk Honorer Dalam Penghapusan Tenaga Non ASN 2023, Jadinya...
Ganjar berharap kalau pemerintah bisa melakukan review terlebih dahulu, karena kalau dihapus bisa-bisa banyak daerah yang kekurangan tenaga kerja ASN.
“Kalau itu memang harus dilaksanakan, maka kita menyiapkan SDM-nya agar dia multitalented. Sehingga mereka bisa bekerja dengan kemampuan-kemampuan mereka. Tentu butuh skill tambahan, tapi itu kan butuh waktu ya. Makanya tidak bisa dalam waktu pendek,” kata Ganjar. ***
