Network
MenpanRB sepakat ketika akan mengambil keputusan akan lebih mengedepankan sisi kemanusiaan sehingga tidak akan dengan mudah mengambil jalur PHK massal.
Banyaknya tenaga honorer yang sudah lama mengabdi bekerja diinstansi pemerintahan dan masalah seputar gaji tenaga honorer yang belum layak memang jadi masalah tersendiri yang harus segera diselesaikan.
Melihat berbagai pertimbangan tersebut akhirnya MenpanRB memutuskan untuk tidak melakukan PHK massal pada tenaga honorer yang jumlahnya mencapai 2,3 juta orang.
Masalah yang selanjutnya kemudian muncul adalah akan terjadi pembengkakkan APBN untuk membayar gaji tenaga honorer.
Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Segera Angkat Tenaga Honorer Jadi PPPK di Semua Sektor sebelum Akhir Tahun...
Jika jumlah tenaga honorer tidak dibatasi atau diatur sedemikian rupa, pemerintah akan menanggung beban yaitu APBN yang ada akan membengkak untuk pengeluaran gaji pegawia honorer.
Saat ini pemerintah melalui MenpanRB dan stakeholder terkait sedang berupaya semaksimal mungkin mencari cara agar tenaga honorer tidak di PHK dan APBN yang dimiliki juga tidak membengkak.
Jika APBN membengkak akan berdampak buruk bagi keuangan negara karena bisa menyebabkan ketidakstabilan anggaran di dalam sebuah institusi pemerintahan.
