Network
Untuk mencari solusi terbaik agar pemerintah daerah buka formasi yang lebih banyak, pemerintah pusat membahas masalah-masalah yang dialami pemerintah daerah dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN PPPK.
Ahmad Fathoni, Dirjen Bina Keuangan Daerah dari Kemendagri, mengungkap bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan juga bersama guru-guru honorer di daerah.
“Tadi juga dibahas berbagai persoalan dan permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru di daerah dan juga termasuk apa yang dihadapi oleh daerah,” kata Ahmad Fathoni.
Baca Juga: 14 Rekomendasi Anime Komedi Romantis yang Bikin Baper dan Punya Rating Tinggi
Ia melanjutkan, semua aspirasi dari pemerintah ini akan ditampung oleh pemerintah pusat dan melakukan diskusi bersama-sama.
“Jadi ini semua aspirasi dari bawah, juga menjadi atensi bagi pemerintah untuk didiskusikan bersama, kemudian dicari formulasi yang terbaik sehingga semuanya bisa berjalan,” jelas Ahmad Fathoni dalam reels yang diposting Kemenpan RB.
Menpan RB kemudian menambahkan di akhir video, bahwa seluruh yang dilakukan oleh pemerintah ini berdasarkan arahan langsung dari Presiden Jokowi.
“Dan ini menjadi arahan dari bapak Presiden, agar persoalan guru dan tenaga kesehatan ini bisa segera dituntaskan,” imbuh Azwar Anas.
Menpan RB menerangkan kalau saat itu, ia bersama keempat kementerian sedang merundingkan penyelesaian tenaga honorer, Azwar Anas mengatakan kalau perwakilan keempat kementerian ini sedang solusi alternatif.
