Network
Baca Juga: PERHATIKAN 2 Hal Ini! Jika Ingin Gaji ke-13 Cair, PNS, PPPK dan Anggota TNI Polri Wajib Tahu
Langkah pertama, Kementerian Agama akan rapat kerja dengan Komisi VIII DPR membahas penggunaan dan pembiayaan tambahan kuota tersebut.
Selanjutnya, dari hasil kesepakatan dengan DPR, dijadikan dasar presiden untuk menerbitkan Keppres soal penambahan kuota.
Tak berhenti disitu saja, menteri agama juga akan menerbitkan keputusan Menag tentang Pedoman Pelunasan Haji bagi kuota tambahan.
Sementara itu, menurut Menaq Yaqut, Kementerian Agama akan memverifikasi data jemaah yang memiliki hak berangkat untuk diumumkan sebagai jemaah yang berhak untuk membayar Bipih. Tahap selanjutnya adalah periode pelunasan.
Baca Juga: BERUNTUNG, 4 Kementerian Berkolaborasi untuk Cari Solusi Guru Non-ASN
Selain itu, Kementerian Agama mengurus dokumen untuk masyarakat, mulai dari paspor, mengatur kontrak layanan dengan penyedia layanan Saudi, sehingga nantinya visa komunitas tambahan juga bisa diterbitkan.
Menag Yaqut menambahkan, bahwa Kementerian Agama akan meninjau kontrak penerbangan sesuai kuota tambahan dan akan mencakup pembagian kloter dan jadwal penerbangan.
Sementara itu, Hilman Latief, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, mengatakan waktu yang tersedia cukup terbatas karena jemaah haji kelompok pertama mulai terbang ke Arab Saudi pada tanggal 24 Mei 2023.
Namun, dia mengatakan pihaknya akan bekerja keras untuk memanfaatkan penambahan kuota tersebut agar lebih banyak jemaah haji Indonesia yang bisa menunaikan ibadah haji tahun ini.
