Network
BERITASOLORAYA.com – Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas baru-baru ini memberikan informasi yang sekaligus bisa menjadi kabar gembira untuk seluruh tenaga honorer di Indonesia.
Informasi tersebut berkaitan dengan nasib dan masa depan para honorer, mengingat isu yang sedang marak adalah adanya penghapusan honorer di akhir tahun 2023 ini.
Sejalan dengan hal itu, ternyata anggota Komisi III DPR Guspardi Gaus telah meminta kepada Menteri PANRB agar berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian dalam menemukan jalan keluar terbaik atas masalah honorer.
Menteri PANRB diminta agar segera berkoordinasi untuk melakukan finalisasi opsi pemerintah dalam menangani masalah honorer di Indonesia.
"Diharapkan kepada Kemenpan RB melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait memfinalisasi opsi yang akan diambil Pemerintah menangani tenaga honorer yang jumlahnya tidak sedikit di seluruh Indonesia," kata Guspardi.
Melalui hal tersebut, maka sebenarnya bisa menjadi kesempatan bagi para honorer sebab penantian atas solusi yang selama ini diharapkan akan segera terwujud.
Guspardi juga menambahkan bahwa ada pembahasan penting yang kiranya perlu diketahui oleh semua pihak, yaitu soal penggajian menyangkut anggaran.
Maka terkait dengan anggaran Menteri PANRB bisa membahas bersama dengan Kementerian Keuangan agar kebijakan kedepannya bisa diterima oleh Menkeu.
"Saat dikoordinasikan kepada menteri keuangan ditolak dengan alasan anggarannya tidak mencukupi," imbuhnya.
Lebih lanjut, Guspardi juga menjelaskan bahwa Menteri PANRB selaku mitra kerja Komisi II DPR RI harus memiliki skema yang jelas.
Pasalnya hal itu akan menjadi jalan tengah kebijakan dalam menangani masalah tenaga honorer, seperti isu yang akan dihapus dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
"Kami akan mengawal hingga eksekusi akhir November 2023," jelasnya.
Selain itu, anggota DPR ini juga menekankan bahwa pendataan dan penanganan tenaga honorer secara keseluruhan harus objektif dan jelas.
Pasalnya ada sebanyak 2,3 juta tenaga honorer yang harus dipikirkan masa depannya, dan sebaikan dari honorer tersebut ada di lingkungan instansi daerah.
"Bagaimana status tenaga honorer setelah 2023 hingga sumber dana penggajiannya. Hal ini penting supaya tidak ada satu pun tenaga honorer yang selama ini sudah bekerja untuk negara merasa dikhianati Pemerintah," tuturnya.
Seperti informasi sebelumnya, bahwa sebenarnya Menteri PANRB telah berkomunikasi dengan DPR untuk membahas perihal tenaga honorer.
Pihaknya menyebutkan bahwa Menteri PANRB menegaskan tidak akan melakukan PHK massal terhadap tenaga honorer, meskipun opsi tersebut belum diputuskan.
"Belum pernah dibahas secara intens tentang opsi apa yang mau dilaksanakan, tapi betul memang Pak Anas mengatakan bahwa tidak ada PHK," kata Guspardi.
Untuk opsi penataan tenaga honorer ini menurut Menteri PANRB sebenarnya juga sudah diimbau oleh Presiden Joko Widodo untuk segera dicarikan solusi.
"Jadi, sekarang sedang dimatangkan, ada opsi-opsi. Pemerintah berusaha agar tidak ada pemberhentian, tapi di sisi lain juga tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan dan tetap sesuai regulasi," kata Menteri PANRB.
***
