Network
Dalam upaya menangani masalah tenaga honorer, dibutuhkan dukungan dari semua pihak agar iklim birokrasi tetap berjalan dengan baik.
Baca Juga: Demi Sambut Jamaah Haji, 489 PPIH telah Diberangkatkan Kemenag. Ini Rincian Tugasnya
“Faktualnya memang peran tenaga non-ASN ini cukup vital dalam menunjang berbagai fungsi pelayanan publik,” tutur Menteri PANRB.
Dengan masukan anggota DPR, DPD, berbagai asosiasi, hingga stakeholder, pemerintah dapat merancang skema akhir yang menguntungkan semua pihak.
Perlu diketahui, jumlah honorer saat ini melebihi 2 juta. Jumlah ini diperoleh dari survei tenaga non ASN yang dilakukan sejak tahun 2022.
Setelah rapat, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyimpulkan bahwa Komisi II DPR RI mendorong Kementerian PANRB untuk segera menyelesaikan masalah tenaga honorer sebelum batas waktu penghapusan pada 28 November 2023.***
