Network
Hal ini karena mereka sudah mendapatkan penghasilan dari instansi penugasan dan Gaji ke-13 dianggap tidak perlu diberikan lagi.
Penting untuk diketahui bahwa Gaji ke-13 terdiri dari beberapa komponen yang mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan/tunjangan umum, dan 50 persen tunjangan kinerja.
Bagi PNS yang sumber anggarannya berasal dari APBD, terdapat tambahan penghasilan dengan batas maksimum 50 persen. Sementara itu, PNS yang sumber anggarannya berasal dari APBN akan menerima komponen-komponen tersebut.
Meskipun ada beberapa kategori PNS, TNI, dan POLRI yang tidak akan menerima Gaji ke-13 pada tahun 2023, hal ini tidak berarti bahwa pembayaran tersebut telah dibatalkan secara menyeluruh. Pemerintah masih tetap memberikan Gaji ke-13 kepada karyawan sektor publik yang tidak termasuk dalam kategori-kategori yang disebutkan sebelumnya.
Dalam hal ini, pemerintah telah mengambil kebijakan yang dianggap tepat untuk mengalokasikan dana secara efektif dan efisien.
Baca Juga: Benarkah Menkeu Sri Mulyani Rubah Jadwal Pencairan Gaji Ke 13 PNS dan Pensiunan? Simak Faktanya..
Pembatalan pemberian Gaji ke-13 bagi sejumlah kategori PNS, TNI, dan POLRI merupakan langkah yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengeluaran negara dan memprioritaskan dana untuk kepentingan yang lebih mendesak.
Dengan demikian, penting bagi pegawai sektor publik untuk memahami bahwa keputusan pembatalan Gaji ke-13 hanya berlaku untuk sejumlah kategori tertentu. Selain itu, penting juga bagi mereka untuk mengetahui hak-hak dan tunjangan lain yang tetap mereka terima sebagai bentuk penggantian dari pembatalan Gaji ke-13.
Pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan penghargaan dan imbalan yang sesuai kepada para pegawai negeri. Meskipun tidak semua karyawan sektor publik akan menerima Gaji ke-13 pada tahun 2023, hal ini tidak mengurangi upaya pemerintah dalam memberikan pengakuan dan penghargaan atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam menjalankan tugas-tugas negara.
