Network
BERITASOLORAYA.com - Terdapat 17 nama kepala Pemerintah Provinsi atau gubernur di Indonesia yang akan berakhir dari masa jabatan mereka di akhir tahun 2023 mendatang.
Kepala Pusat Penerangan yang bernaung dibawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Benni Irwan menyampaikan masa jabatan sebanyak 17 gubernur ini akan berakhir dimulai pada September 2023.
Dia melalui keterangan resminya menyampaikan, gubernur yang melepaskan masa jabatan berasal dari dua provinsi di Maluku, tiga di Jawa, dua di Sumatera, dua di Sulawesi, dua di Nusa Tenggara dan lain-lain.
17 Provinsi tersebut terbagi menjadi dari lima gubernur yang masa jabatannya selesai di bulan Desember, dua gubernur di bulan Oktober, dan sisanya sepuluh gubernur di bulan September 2023.
Baca Juga: KJP Plus Tahap I Tahun 2023 Sudah Cair! Besarannya Menggiurkan, Cek Rekening Sekarang
"Sebanyak 17 gubernur bakal berakhir masa jabatannya mulai bulan September 2023," kata Benni dikutip melalui keterangannya tertulis di Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023.
Sepuluh gubernur di provinsi ini masa jabatannya akan berakhir sampai September 2023 yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, serta Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.
Kemudian, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, Gubernur Bali Wayan Koster, dan Gubernur Papua (nonaktif) Lukas Enembe.
Selanjutnya, dua gubernur dari provinsi ini akan mengakhiri masa jabatannya di bulan Oktober 2023 yakni Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.
Kemudian, lima gubernur yang masa pemerintahannya berakhir pada Desember 2023 berasal dari provinsi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Maluku Murad Ismail, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dan Gubernur Riau Syamsuar, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.
Benni mengatakan gubernur ketiga provinsi ini akan mengakhiri masa jabatan di 2023 meski mereka mulai menjabat pada 2019, yakni Provinsi Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara dan Jawa Timur.
Masa jabatan itu telah diatur dalam Pasal 201 ayat 4 dan 5 dari Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 2016 terkait Pemilihan Gubernur, walikota, dan Bupati.
Dijelaskan dalam pasal 201 ayat 4 pemungutan suara serentak untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota dan bupati dan wakil bupati, yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2018 dan 2019 akan dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama yakni bulan Juni 2018.
Baca Juga: INGAT, PPG Prajabatan 2023 sudah Dibuka sampai 25 Juni 2023, Berikut Persyaratan Umum bagi Peserta
Selanjutnya Pasal 201 ayat (5) mengatur tentang gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati, dari hasil pemilihan di tahun 2018 akan menerima jabatan hingga tahun 2023.***
