Network
BERITASOLORAYA.com - Kabar menggembirakan baru-baru ini disampaikan pemerintah terkait nasib para tenaga honorer alias non ASN.
Seperti diketahui, sebelumnya beredar isu liar bahwasanya akan diadakan pemutusan hubungan kerja alias PHK massal honorer.
Kabar tersebut pun tentu saja membuat banyak tenaga honorer ketar-ketir memikirkan nasib mereka selanjutnya, terlebih setelah bulan November 2023.
Kekhawatiran tenaga honorer atas isu PHK massal itu memanglah berdasar, terlebih dengan aturan yang diatur oleh UU Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018.
Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 itu disebutkan bahwa tidak boleh lagi ada tenaga honorer alias non ASN per 28 November 2023 mendatang.
Namun, baru-baru ini Pemerintah telah membuat keputusan jelas atas ketidakbenaran isu PHK massal honorer yang beredar.
Hal itu sebagaimana disampaikan oleh salah satu anggota Komisi X DPR RI, Alex Denni, yang merupakan Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Menurutnya, arahan dari Presiden sudah jelas bahwa pemerintah akan mencari solusi alias jalan tengah agar PHK massal honorer tidak terjadi.
"Perintah Presiden jelas. Ini cari jalan tengah, jangan ada PHK massal," tuturnya, sebagaimana dikutip BeritaSoloRaya.com dari ANTARA pada Sabtu, 8 Juli 2023.
Sementara itu, terkait isu pengurangan gaji tenaga honorer alias non ASN, Alex juga membocorkan jawabannya.
Menurutnya, saat ini baru ada dua keputusan final dari pemerintah, yaitu terkait kejelasan isu PHK massal dan juga perihal kabar pengurangan gaji.
"Yang sudah final adalah kesepakatan tidak boleh ada PHK. Bagaimana skemanya, itu sedang dibahas."
Baca Juga: SIAP-SIAP! Menteri PANRB Ungkap Jadwal CPNS 2023, Segini Formasi Lengkapnya...
Selanjutnya, Alex mengungkap bahwa skema yang kini sedang dirundingkan, pedomannya yaitu harus memastikan bahwa pendapatan tenaga honorer alias non ASN tidak boleh ada pengurangan dari yang diterima saat ini.
"Itu harus jadi pedoman, tidak boleh ada pengurangan pendapatan (gaji)," tegasnya memastikan.
Jadi, pedoman pertama, yaitu tidak ada PHK massal, kedua tidak ada pengurangan gaji honorer, dan ketiga terkait perhitungan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah lantaran setiap tahun mencoba melakukan rekrutmen agar para non ASN bisa menjadi ASN secara bertahap.
Terakhir, Alex menyampaikan harapannya agar tak ada lagi instansi pemerintah yang melakukan perekrutan tenaga non ASN, sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang ada. ***
