Network
“Kalau kemudian merasa kurang puas masih ada MK yang kemudian bisa menjadi salah satu tempat untuk bisa menampung aspirasi dan masukan secara konstitusional,” imbuhnya.
Puan juga mengungkapkan bahwa penyampaian aspirasi dan masukan setelah dilakukan pengesahan RUU menjadi Undang-Undang oleh DPR RI sah-sah saja dan diperbolehkan mengingat negara Indonesia merupakan negara hukum.
Baca Juga: 7 Fraksi dari 9 Fraksi Setujui RUU Kesehatan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Demokrat dan PKS Kontra
Dirinya juga berujar bahwa sebelum dilakukan pengesahan RUU Kesehatan, pihaknya melalui Komisi IX dan Kemenkes pun telah membuka ruang seluas-luasnya kepada semua pihak terkait yang ingin menyampaikan aspirasi dan masukan terkait RUU Kesehatan ini selama beberapa bulan kebelakang.
Terakhir, Puan meminta agar pemerintah dan kementerian terkait segera mengundangkan dan mensosialisasikan RUU Kesehatan yang telah disahkan oleh pihaknya.
Hal ini dimaksudkan agar manfaat positif yang termuat dalam Undang-Undang Kesehatan ini segera dirasakan oleh masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat tahu mengapa RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang.
Baca Juga: RUU Kesehatan Sah Jadi Undang-undang, ini Fokusnya
“Saya tentu saja meminta kepada pemerintah, melalui stakeholder yang terkait, termasuk Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi, untuk segera bisa menyelesaikan Undang-Undang ini dan mensosialisasikannya kepada masyarakat,” ujar Puan.
Sebagai informasi bahwa RUU Kesehatan yang baru-baru ini disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI memiliki komposisi enam fraksi setuju, satu fraksi setuju dengan syarat, dan dua frasi menolak.***
