Network
Sehingga, setiap langkah yang diambil dalam penataan ini telah direncanakan untuk memastikan kelancaran dan kontinuitas pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan.
Salah satu prinsip utama dalam penataan ini adalah menghindari pemberhentian massal. Presiden Jokowi menegaskan bahwa 2,3 juta tenaga non-ASN harus tetap bekerja.
Tindakan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi individu-individu ini, tetapi juga untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh mereka tidak terganggu.
Baca Juga: KABAR GEMBIRA, Menteri PANRB Pastikan Tidak Ada Pemberhentian Massal Bagi Tenaga Honorer…
Oleh karena itu, penataan dilakukan secara selektif dan bertahap.
Pemerintah berencana untuk mengakomodasi peralihan tenaga non-ASN menjadi ASN melalui skema rekrutmen yang terarah.
