Network
BERITASOLORAYA.com – Terkait dengan pengumuman gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan naik pada tahun 2024 nanti, tunjangan kinerja (tukin) juga digadang-gadang bakalan ikut naik.
Pasalnya, pada umumnya tukin yang diberikan kepada PNS akan selalu beriringan dengan gaji pokok.
Sehubungan dengan hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya buka suara terkait dengan tukin yang akan diterima PNS tahun depan mengingat gaji pokok mereka juga akan naik.
Baca Juga: DIBANDEROL MURAH! Cek Harga Logam Mulia Antam Hari Ini Jumat 18 Agustus 2023, UBS Kompak Turun
"Karena kalau di ASN itu selain kenaikan dari gaji yang diumumkan presiden masing-masing Kementerian/Lembaga biasanya juga ada tunjangan kinerja dan beberapa dari Kementerian/Lembaga," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024, di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, pada Rabu, 16 Agustus 2023.
Menkeu mengatakan bahwa nilai besaran tukin ditentukan oleh masing-masing instansi baik kementerian maupun lembaga.
Dengan demikian, apabila memang dibutuhkan oleh kementerian atau lembaga, maka instansi tersebut akan mengusulkan kenaikan tukin.
Adapun anggaran untuk kenaikan gaji PNS dan TNI/Polri sebesar Rp52 triliun yang dijabarkan lagi untuk gaji PNS akan naik 8 persen dan pensiunan sebesar 12 persen.
"ASN TNI/Polri 8 persen, sementara pensiunan 12 persen kenaikan lebih tinggi. Berapa anggarannya untuk tahun depan? Itu totalnya Rp52 triliun," kata Sri Mulyani.
Mengenai rinciannya, sebesar Rp9,4 triliun untuk ASN pusat, Rp25,8 triliun untuk daerah, serta 12 persen untuk pensiunan dengan tambahan anggaran Rp7 triliun.
Baca Juga: Gaji PNS Bakal Naik 8 Persen Tahun Depan, Tukin Juga? Ini Kata Sri Mulyani…
Sementara mengenai skema pemberian tukin di tahun depan nanti akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
“Namanya tunjangan mestinya enggak sama, antara yang kerja keras, lembur, sama enggak. Kan ini hampir sama sekarang, tapi di beberapa kementerian atau lembaga sudah mulai melakukan langkah-langkah perbedaan secara baik, kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.***
