Network
Namun, permasalahan tenaga honorer ini tidak langsung serta merta selesai dengan terciptanya kesepakatan ini. Poin kedua, adalah tentang bagaimana mekanisme yang dilakukan untuk mengangkat tenaga honorer ini.
Masalahnya adalah, angka dari jumlah tenaga honorer terus bertambah, yang mana awalnya pada 2018 hanya tersisa 400 ribu dan hampir terangkat seluruhnya.
Kini, jumlah tenaga honorer justru meledak hingga menembus angka 2,3 juta tenaga honorer di seluruh pelosok Indonesia.
Baca Juga: BUKAN 8 RIBU, Segini Formasi Final Provinsi Jawa Timur dalam Pengadaan PPPK 2023, Daftar Yuk…
Maka, Mardani mengatakan data yang dimiliki pemerintah masih bisa diakali, “Sehingga, bab kebersihan datanya ini masih luar biasa, masih bisa diakalin.”
“Prinsipnya sudah ada, tinggal kami ingin koordinasi dengan Kemenkeu,” ujar Mardani. “Salah satu aktor utama di bab ini adalah Kementerian Keuangan.”
Anggota Komisi II ini pun menambahkan, “Setelah Kementerian Keuangan menggeser urusan PPPK ini ke pemda, itu pemda jadi kelabakan.”
