Network
Kini, dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan Kemenkeu, Puteri Komarudin selaku anggota Komisi XI menyuarakan aduan-aduan guru honorer.
Puteri menyampaikan sejumlah aduan tersebut pada Menkeu saat raker terlaksana pada hari yang lalu. Anggota Komisi XI tersebut mengimbau agar pemerintah mengatasi masalah ini dengan cermat.
“Para guru honorer yang bertugas di sekolah swasta inni butuh kejelasan, apakah mereka bisa mengikuti seleksi PPPK guru 2023,” kata Puteri.
Ia mengungkapkan, “Karena hingga sekarang, kesejahteraannya masih sangat kurang dibanding guru di sekolah negeri. Belum lagi guru PPPK di sekolah negeri yang dikabarkan terlambat menerima gaji.”
Baca Juga: BANYAK GURU HONORER MENGADU PADA P2G, Begini Permintaan Komisi X Sebelum Dibukanya PPPK Guru 2023
Puteri Komarudin menyarankan pada Menkeu dan jajarannya supaya melakukan evaluasi yang meluas pada pelaksanaan PPPK, terutama pada pemakaian dana dalam DAU untuk pembiayaan program PPPK.
Anggota Komisi X DPR ini mengeluhkan skema pengangkatan PPPK yang digadang-gadang bisa menyelesaikan masalah tenaga honorer, tetapi kenyataannya hingga sekarang solusi tersebut belum bisa terlaksana secara maksimal.
