Network
"Paling banyak 30 persen dengan prioritas bagi yang berisiko sakit, pra lansia, ibu menyusui dan ibu hamil," lanjut Mohammad Idris yang akrab disapa Kiyai Idris.
Dikutip oleh BeritaSoloRaya.com, Pemkot Depok akan terus melakukan pengawasan kepada ASN yang melaksanakan WFH untuk mengetahui keberadaan ASN yang bersangkutan di jam kerja. Pengawasan akan menggunakan aplikasi K-MOB.
Baca Juga: Kemenpan RB Terbitkan Surat Edaran WFH untuk Pegawai Swasta di DKI Jakarta, Wajib atau Tidak?
Meski terdapat aplikasi untuk melakukan pengawasan, pengawasan paling ideal menurut Walikota Depok bukan melalui aplikasi tetapi dari diri sendiri.
"Namun yang paling ideal memang pengawasan yang melekat pada diri sendiri, kejujuran dan kepercayaan, itu yang kita harapkan karena ini adalah tugas negara," ungkapnya.
Mohammad Idris menyebutkan pemberlakuan WFH akan mengalami evaluasi di tiap pekan. Evaluasi akan memperhatikan perkembangan kondisi polusi udara.
Kondisi tersebut akan menjadi dasar kebijakan WFH ASN Pemkot Depok di pekan selanjutnya.
"Satu minggu sekali akan dievaluasi dengan memperhatikan kondisi polusi udara," ucapnya.
Ia menambahkan jika udara membaik, maka persentase WFH akan terus berkurang dari 30 persen.
"Mulai dari 30 persen, turun 20 persen, 10 persen, dan seterusnya," tandas Walikota Depok.***
