Network
BERITASOLORAYA.com – Sebenarnya, apa itu kasus Rempang yang terlihat konflik di dalamnya semakin panas?
Kasus Rempang mencuri perhatian publik, termasuk Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, telah menyarankan agar bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan kepala dingin.
"Seharusnya masalah bisa diselesaikan dengan musyawarah, dicari jalan tengah yang paling maslahah; bukan (masalah) menang atau kalah," ujar Abdul Mu'ti dalam keterangannya yang dilansir BeritaSoloRaya.com dari laman Antara.
Abdul Mu’ti juga berharap agar semua pihak tetap tenang agar situasi tidak semakin memanas dan tidak terkontrol.
Ia kembali menekankan, bahwa kejelasan dalam masalah ini sangat penting, terutama menjelang Pemilu 2024 dan tahun politik yang krusial bagi masa depan negara.
Tidak hanya itu, Abdul Mu’ti juga berharap dan mendesak agar para politikus dan wakil rakyat untuk tidak diam terhadap situasi yang semakin memanas di Pulau Rempang.
"Para politikus, wakil rakyat, tidak seharusnya diam seribu bahasa. Sesuai kewenangan, DPR bisa memanggil kapolri dan menteri terkait untuk memberikan klarifikasi. Janganlah rakyat terus diadu dengan aparat,” pungkasnya.
Abdul Mu'ti menekankan bahwa pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) harus berfokus pada kesejahteraan seluruh rakyat.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, juga telah mengemukakan bahwa investasi harus tetap berlanjut sambil tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.
"Investasi harus tetap berjalan, tetapi aspirasi masyarakat juga harus tetap diperhatikan," ujar Muhadjir.
Muhadjir mengungkapkan pandangannya mengenai sengketa lahan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Dia berharap kedua pihak yang bersengketa dapat segera menemukan solusi yang memuaskan semua pihak dan meredakan konflik.
Selain itu, Muhadjir menegaskan bahwa investasi dalam negeri harus diterima dengan baik jika mematuhi regulasi yang berlaku.
Penyebab adanya kasus Rempang ini karena, masyarakat Rempang menolak untuk direlokasi oleh pemerintah.
Proyek ini dilaksanakan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) diharapkan dapat menarik investasi besar, tetapi harus melibatkan relokasi warga Pulau Rempang.
Bentrokan antara aparat dan warga terjadi pada tanggal 7 September ketika aparat dikatakan memasuki pemukiman warga.
Baca Juga: Formasi PPPK 2023 Kabupaten Bandung Barat, Cek Formasi dan Syaratnya DI SINI
Ribuan warga menentang adanya pemasangan tanda batas lahan sebagai langkah awal dari relokasi tersebut.
Kerusuhan kembali terjadi pada tanggal 11 September saat ribuan warga menggeruduk kantor BP Batam di Kota Batam untuk menolak rencana relokasi dan meminta pembebasan tujuh pendemo.
Sekian ulasan seputar apa itu kasus Rempang yang mencuri perhatian publik hingga tokoh politik.***
