Network
Mardani juga menuturkan bahwa kebijakan transisi ini diperlukan agar tidak merugikan para tenaga honorer yang telah mengabdi lama.
“Kebijakan transisi diperlukan untuk memastikan bahwa penghapusan status tenaga honorer tidak merugikan mereka yang telah mengabdi lama,” ujar Mardani.
Dengan demikian diperlukan pendataan yang teliti dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti masa pengabdian para tenaga honorer, sehingga status kepegawaiannya tetap terjamin saat kebijakan penghapusan ini dilakukan.
Kemudian, perjelas proses transisi dari tenaga honorer ini, sehingga tidak terjadi missed di masalah teknis dan nasib tenaga honorer jelas.
“Perjelas proses transisi para tenaga honorer ini. Jangan sampai karena missed di masalah teknis, nasib mereka jadi tidak jelas,” sambungnya.
Salah satu Politisi Fraksi PKS ini juga mengungkapkan bahwa pemerintah harus menyiapkan tempat kerja baru bagi para mantan tenaga honorer nantinya.
Baca Juga: Perkembangan Terkini UU ASN 2023, Sudah Sampai Mana? Komisi II DPR RI Berikan Penjelasannya, Simak!
Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan atau Desember 2024 terdapat tenaga honorer yang belum mendapat kepastian tempat kerja baru, maka hal tersebut harus diatur dalam kebijakan transisi.***
