Network
BERITASOLORAYA.com – Setelah 5 tahun lamanya, akhirnya pada bulan Agustus 2023 Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana kenaikan gaji ASN dan pensiunan.
Dikutip BeritaSoloRaya.com melalui webiste setkab.go.id pada tanggal 10 Februari 2024 dituliskan bahwa kenaikan gaji ASN yaitu PNS terakhir kali dilakukan pada tahun 2019.
Akhirnya, kenaikan gaji ASN dan pensiunan kembali direalisasikan pada tahun 2024. ASN berhak menerima kenaikan gaji sebesar 8 persen. Adapun pensiunan berhak memperoleh kenaikan gaji sebesar 12 persen.
Regulasi terkait kenaikan gaji ASN yaitu PNS dan PPPK serta pensiun masing-masing diatur dalam regulasi yang berbeda. Namun, secara keseluruhan kenaikan gaji ASN dan pensiun mulai berlaku sejak 1 Januari 2024.
Dalam merealisasikan kenaikan gaji ASN dan pensiunan, terdapat beberapa instansi pemerintah yang bekerja keras untuk membantu mewujudkan agenda ini. Salah satu instansi tersebut adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN).
BKN juga ternyata memiliki peranan yang sangat vital untuk turut membantu dalam menyelenggarakan dan merancang kebijakan yang berdampak sangat signifikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca Juga: STR Tenaga Kesehatan Berlaku Seumur Hidup? Simak Beberapa Layanan di MPP Digital
Dikutip BeritaSoloRaya.com melalui akun instagram resmi @bkngoidofficial pada tanggal 10 Februari 2024 disampaikan terkait beberapa keterlibatan peran BKN terhadap proses kenaikan gaji ASN dan pensiun 2024.
Berikut beberapa detail peran instansi Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam penyusunan peraturan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiun tahun 2024, antara lain:
1. Peran pertama yaitu BKN secara aktif melakukan inisiasi rapat terkait kenaikan gaji PNS pensiun.
Dengan menjadi inisiator, BKN menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa proses kenaikan gaji PNS pensiun ini berlangsung secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi kepegawaian yang baik.
2. Peran kedua yaitu BKN menyusun alternatif perhitungan besaran gaji pensiun yang kemudian diputuskan melalui satu alternatif keputusan.
Dalam hal ini yang harus diketahui adalah bahwa pihak BKN tidak hanya menyediakan satu opsi, melainkan berusaha untuk menciptakan alternatif beberapa perhitungan yang cermat dan adil, mencakup berbagai pertimbangan yang memastikan keadilan bagi pensiunan.
Baca Juga: 1.490 ASN MELANGGAR? Simak rincian data Pelanggaran Netralitas dari Tahun 2020 hingga 2023
3. Peran ketiga yaitu BKN memperhitungkan perkiraan tambahan beban fiskal atas kenaikan gaji pensiun serta menyusun alternatif selisih antara pensiun baru dengan pensiun lama.
Dengan mempertimbangkan dampak fiskal, BKN memainkan peranan penting dalam menyeimbangkan kebijakan kenaikan gaji dengan keberlanjutan keuangan negara.
Dalam tabel pensiun, terdapat 8 lampiran per golongan ruang. Secara detail, lampiran tersebut pada umumnya terdiri dari sekitar 600 lembar. Penyusunan dokumen ini dilakukan oleh pihak BKN dengan jangka waktu kurang dari 5 bulan.
4. Peran keempat yaitu BKN menyusun peraturan teknis dalam pelaksanaan kenaikan gaji dan pensiun serta melakukan koordinasi dengan beberapa stakeholder instansi terkait.
Beberapa stakeholder instansi terkait tersebut antara lain Taspen, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan masih banyak instansi lainnya.
Hal ini juga secara tidak langsung bahwa BKN memiliki peran sebagai penghubung yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan kenaikan gaji ini.
5. Peran kelima yaitu BKN turut membantu untuk merumuskan lampiran pensiunan anggota TNI dan Polri.
Baca Juga: Riuh Kampanye Pilpres 2024 Berakhir di Tahun Baru Imlek, Masyarakat Diminta Tenang
Berdasarkan beberapa peran aktif BKN diatas, tak heran apabila dapat dikatakan bahwa BKN memegang peranan penting dalam proses kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan.
Hal ini juga mencerminkan komitmen pihak instansi BKN terhadap keberlanjutan serta keadilan dalam pengelolaan sistem kepegawaian di Indonesia.***
