Network
BERITASOLORAYA.com – Beberapa waktu terakhir, terdapat cukup banyak temuan pelanggaran netralitas ASN menjelang proses Pemilu 14 Februari 2024.
Beberapa instansi pemerintahan telah memberikan tanggapannya mengenai netralitas ASN hingga sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Salah satu instansi yang telah memberikan keterangannya ialah Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam edaran surat siaran pers.
Keterangan BKN yang berisi terkait informasi jenis pelanggaran dan sanksi netralitas ASN selama Pemilu 2024 diatur pada Surat siaran pers BKN Nomor: 001/RILIS/BKN/II/2024.
Terbaru, pada hari Rabu, 7 Februari 2024 Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyampaikan pendapatnya terkait netralitas ASN, TNI, dan Polri. Sehingga melalui hal ini, ASN harus lebih mampu untuk mengontrol diri agar menjauhi segala bentuk tindakan pelanggaran netralitas ASN.
Baca Juga: TERBARU, PENANGANAN Pelanggaran Netralitas ASN Melalui SBT. Simak Informasinya
Dikutip BeritaSoloRaya.com melalui website resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia pada tanggal 8 Februari 2024 dituliskan bahwa “Saya ingin tegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri, termasuk BIN harus netral dalam menjaga kedaulatan rakyat,” ujar Presiden Jokowi.
Pendapat langsung oleh Presiden Jokowi terkait netralitas ASN, TNI, Polri disampaikan dalam keterangan pers pada agenda peresmian jalan tol di Sumatera Utara.
Tanggapan tegas Presiden Jokowi tersebut seakan menjadi titik terang dari banyaknya temuan pelanggaran netralitas ASN.
Masih dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara juga menyuarakan harapan agar proses Pemilu 14 Februari 2024 dapat berlangsung dalam suasana damai, jujur, dan adil.
