Network
Pada surat tersebut berisi arahan yang ditujukan pada instansi pusat dan daerah yang belum mengajukan usulan peta jabatan dan informasi jabatan melalui layanan perencanaan kebutuhan ASN yaitu SIASN, agar segera menyerahkan data yang dimaksudkan sebelum batas waktu hari Jumat, 16 Februari 2024.
Penyampaian peta jabatan dan informasi jabatan oleh instansi pusat dan instansi daerah melalui layanan Perencanaan Kebutuhan ASN yaitu Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) memiliki tujuan untuk menilai jumlah dan jenis jabatan yang diperlukan oleh organisasi.
Baca Juga: RESMI, PENDAFTARAN UNIVERSITAS PERTAHANAN SUDAH DIBUKA. Simak Kualifikasi Persyaratan Berikut
Dalam hal ini, jumlah usulan rekrutmen ASN yang dibutuhkan oleh organisasi akan disesuaikan dengan tingkat prioritas yang diidentifikasi melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja.
Setelah itu, tahapan selanjutnya yaitu usulan peta jabatan dan data jabatan yang telah diajukan melalui SIASN layanan perencanaan akan menjalani tahap verifikasi dan tahap validasi oleh instansi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Secara keseluruhan, keputusan untuk memperpanjang usulan kebutuhan rekrutmen ASN periode tahun 2024 ini memberikan peluang lebih luas kepada instansi pemerintah untuk menyampaikan usulan kebutuhan mereka guna mengisi formasi ASN di instansi pemerintahan.
Aba Subagja selaku Plt Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) KemenPAN RB mengungkapkan dampak terhadap tenaga non ASN apabila tidak dilakukan perpanjangan usulan kebutuhan formasi.
Aba Subagja menerangkan bahwa apabila hanya berpedoman dengan 1.2 juta rekrutmen sebagaimana usulan yang disampaikan oleh instansi pusat dan instansi daerah hingga tanggal 31 Januari 2024. Maka, hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada tenaga non ASN.
Jumlah usulan yang terbilang jauh dari formasi yang disediakan oleh pemerintah tersebut dikhawatirkan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tenaga non ASN agar dapat diangkat menjadi tenaga ASN di berbagai wilayah Indonesia.
