Wajib Tahu! 10 Poin Desakan PPPK 2022 dan Tahap 3, ini Pernyataan Resmi Komisi X DPR RI dan Linknya

- 17 April 2022, 16:58 WIB
Berikut 10 Poin desakan dan dorongan Komisi X DPR RI untuk PPPK 2022 dan PPPK Tahap 3
Berikut 10 Poin desakan dan dorongan Komisi X DPR RI untuk PPPK 2022 dan PPPK Tahap 3 /instagram.com/@dpr_ri

Memastikan status 193.954 guru yang lulus passing grade namun tidak mendapatkan formasi untuk mendapatkan formasi dan SK.

3. Mendorong KemenPAN-RB RI untuk mengeluarkan peraturan mengenai adanya transisi bagi guru sekolah swasta yang lulus seleksi PPPK, agar tetap mengajar di sekolah asalnya.

Baca Juga: Simak Profil Singkat Gus Yahya untuk Mengenal Lebih Dekat Ketua PBNU Ini

4. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk mengevaluasi dan memperbaiki permasalahan-permasalahan dalam proses seleksi guru PPPK, seperti terbatasnya akses internet dan perangkat komputer serta perbedaan NIK saat mendaftar dengan NIK yang berada di Dapodik, peserta yang lolos seleksi meskipun tidak memenuhi kualifikasi akademiknya (D2 dan D3), dan permasalahan lain di daerah.

5. Mendorong Kemendikbudristek RI berkoordinasi dengan Panselnas PPPK untuk melakukan evaluasi agar seleksi guru PPPK diserahkan kepada pemda atau dibuat sistem klaster berdasarkan kondisi geografis masing- masing daerah (3T dan lain-lain).

6. Mendesak Pemerintah RI untuk memberikan afirmasi dengan poin yang siginifikan atau langsung diangkat bagi guru-guru yang telah lama mengabdi di daerah 3T dalam seleksi guru PPPK tahun 2022.

Baca Juga: BTS Umumkan Akan Comeback, Begini Prediksi Konsep yang Dipakai dalam Album Baru

7. Mendesak Kemendikbudristek RI dan mendorong Kemendagri RI, serta KemenPAN-RB RI agar pemda mengajukan formasi guru bahasa daerah, guru PJOK, guru agama, guru kesenian, guru TK, dan tenaga kependidikan masuk dalam formasi seleksi PPPK tahun 2022, sesuai kebutuhan daerah.

8. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk berkoordinasi dengan Kemenkeu RI dan Kemendagri RI untuk memastikan guru PPPK yang diangkat menerima gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Mendesak Kemendikbudristek RI dan mendorong Kemenag RI untuk berkoordinasi dengan Pemda guna memastikan kebutuhan GTK secara pasti berdasarkan rombel dan mata pelajaran pada periode waktu tertentu, sehingga Kemenkeu RI dapat memastikan kebutuhan anggarannya.

Halaman:

Editor: Maulida Cindy Magdalena

Sumber: YouTube Komisi X DPR RI Channel


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah