Resmi PPPK 2022, BKD Sampaikan Kabar Ini Bagi Honorer Peserta Prioritas dan Umum, Semakin Dekat!

Lebih lanjut BKD pun juga akan mengundang para pimpinan daerah seperti Kabupaten Kota, untuk membahas dan mengambil keputusan terkait pelaksanaan PPPK 2022.

Baca Juga: 13 Hasil Audiensi Guru Honorer dengan BKN Tentang Pemilihan Formasi PPPK Tahap 3, Guru Induk Wajib Simak!

Perlu diketahui pada awal 2021, BKD telah melakukan pendataan non ASN, tetapi tidak berbasis aplikasi.

Pendataan tersebut disebabkan dari adanya Undang-undang ASN yang menyebutkan kategori pegawai pemerintah yakni PNS dan PPPK.

Sehingga pada saat melakukan pendataan, BKD menggunakan surat yang secara resmi dikeluarkan dari Kepala Badan.

Perlu diketahui BKD  Jabar pun juga mengungkapkan bahwa jumlah ASN dan PNS mencapai 60% atau sekitar 91 ribu.

Terlebih pendataan yang dilakukan BKD merupakan respon BKD terhadap surat tersebut mengenai tenaga honorer harus dihapuskan pada tahun 2023.

Menanggapi surat tersebut BKD pun langsung melakukan pendataan agar memiliki gambaran yang utuh terhadap non ASN yang ada di Pemprov Jabar.

Untuk jumlah non ASN yang didata BKD Jabar adalah 52 ribu orang, dan jumlah tersebut belum tentu menjadi PPPK atau PNS.

BKD Jabar pun mengungkapkan bahwa untuk menjadi PPPK atau PNS hanya ada satu jalan yaitu seleksi.