Kemdikbud Buka Peluang Sejumlah Guru Honorer ini Menjadi ASN PPPK 2022, Hasil Sinkronisasi Data Bersama Pemda

- 19 Juli 2022, 19:48 WIB
Sebanyak 91 orang guru honorer di Lombok Timur menerima SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (dok/ist)
Sebanyak 91 orang guru honorer di Lombok Timur menerima SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (dok/ist) /Riadi/

BERITASOLORAYA.com – Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemdikbud Ristek) telah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data untuk formasi guru honorer menjadi ASN pada seleksi PPPK 2022.

Upaya Kemdikbud tersebut merupakan rangkaian rapat koordinasi yang berada di lima region sejak 18 Juni hingga 15 Juli 2022 guna memperjuangkan nasib guru honorer yang tersebar di seluruh daerah agar menjadi guru ASN pada PPPK 2022.

Tentunya upaya Kemdikbud tersebut sangat diapresiasi oleh para perwakilan pemerintah daerah melalui rapat koordinasi dan sinkronisasi data formasi guru honorer menjadi ASN pada PPPK 2022 tersebut.

Baca Juga: Kasus Covid-19 Meningkat, Vaksin Booster Jadi Syarat Bepergian

Dumuliahi Djami selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang menyatakan bahwa kegiatan tersebut sangat tepat dilakukan. Hal tersebut disebabkan karena kebutuhan guru di daerah memang sangat besar.

"Kami memberikan apresiasi terhadap Ditjen GTK Kemdikbud Ristek yang memberikan ruang bagi kita untuk berdiskusi terkait apa yang bisa dilakukan bersama guna pemenuhan guru di daerah masing-masing" ucap Dumuliahi Djami.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Eko Yuniati selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek bahwa rapat koordinasi tersebut membantu pemerintah daerah yang selama ini masih bingung dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer.

Baca Juga: Lisa BLACKPINK Puncaki Daftar dari 407 Influencer yang Hadir di CELINE Paris Fashion Week

"Dengan adanya kegiatan seperti ini, kami jadi terbantu sekali. Kami bisa berdiskusi dengan Kemdikbud Ristek, Kementerian Keuangan, BKN, KemenPAN-RB, dan juga Kemendagri sehingga kebijakan ini tidak hanya menjadi kebijakan daerah, tetapi juga kebijakan nasional" kata Eko Yuniati.

Halaman:

Editor: Maulida Cindy Magdalena


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x