Network
BERITASOLORAYA.com - Salah satu gagasan Kementerian pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Program Indonesia Pintar (PIP) perlu dievaluasi menurut anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira.
Menurutnya, meskipun Program Indonesia Pintar (PIP) ini baik dan didukung masyarakat, tetap perlu dilakukan evaluasi dengan melihat kondisi pelaksanaannya dengan lebih mendalam.
“Tapi ada hal yang harus kita ukur dengan realita di lapangan terutama yang berkaitan dengan angka putus sekolah. Karena PIP ini kan kita maksudkan supaya mengurangi putus sekolah di daerah. Apakah itu tercapai?” kata Andreas sebagaimana dikutip BeritaSoloRaya.com dari laman resmi DPR.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Mendikbudristek RI terkait Evaluasi Program Kerja (Program Prioritas Nasional serta Program Prioritas Kementerian dan Lembaga Tahun 2022) di Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 10 November 2022.
Baca Juga: Ternyata PPPK Golongan Ini, Penghasilannya Bisa Melebihi UMP Jakarta. Penasaran? Ini Daftarnya...
Menurut Andreas, evaluasi ini perlu dilakukan untuk melihat indikator keberhasilan dari Indonesia Pintar (PIP) tersebut.
Lebih lanjut, banyak sekali kasus anak-anak yang putus sekolah karena hal-hal sederhana yang sebenarnya bisa dibantu melalui PIP ini.
“(Misalnya) soal seragam, soal sepatu sekolah,” imbuh pria yang menjabat anggota DPR ini.
Baca Juga: Sudah Ditutup, Calon Guru ASN PPPK 2022 Bersiap untuk Agenda Ini, Berkaitan dengan Hasil?
Terkait dengan target sasaran apakah sudah tepat atau belum dari implementasi program PIP ini juga disinggung oleh Andreas.
Pasalnya, ia menjumpai bahwa banyak yang baru mengetahui adanya program ini ketika dirinya membagikan PIP Aspirasi, terutama untuk orang tua.
“Ini yang saya kira penting (untuk dievaluasi). Karena apa yang (menjadi) bagian (dari program) yang reguler ini seringkali tidak banyak diketahui, dan ini tentu menyangkut transparansi itu,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, Andreas juga menyinggung tentang operator sekolah yang bertugas mengurus PIP tersebut.
Banyak kasus di lapangan, operator tersebut harus bekerja hanya di satu sekolah saja, melainkan beberapa sekolah.
“Saya fokus pada satu hal ini supaya ini juga berkaitan dengan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) juga soal ketepatan. Namun, ketepatan sasaran dari pemberian, baik PIP maupun KIP Kuliah ini saya kira itu menteri yang menilai sebagai bahan lanjutan evaluasi yang ingin disampaikan,” pungkasnya.
Ketepatan sasaran tentu akan membuat program ini semakin baik dalam memajukan pendidikan di Indonesia.***
