Network
Ketua DPD RI berujar jika demokrasi liberal menyebabkan redupnya nilai Pancasila. “Makanya, ini karena demokrasi sudah menganut demokrasi liberal, hilang nilai-nilai Pancasila,” ujar La Nyalla.
Lebih lanjut, Ketua DPD RI mengungkapkan jika kesejahteraan guru honorer yang belum diangkat sebagai PPPK semakin terpuruk sebab oligarki ekonomi semakin berkuasa.
Oleh karena itu, Ketua DPD RI berpendapat bahwa jalan keluar dari persoalan ini adalah kembali kepada UUD 1945.
Baca Juga: Guru ASN akan Menerima Tunjangan Profesi, Khusus dan Tambahan Penghasilan? Simak Syaratnya Berikut
“Sudah benar salah satu solusinya adalah kembali ke UUD ’45 naskah asli. Kesejahteraan rakyat akan makin terjamin untuk anak cucu kita,” ucap Ketua DPD RI.
Sejumlah guru honorer lulus passing grade (GLPG) tahun 2021 di Jawa Timur menemui Ketua DPD RI, La Nyalla di Kantor Kadin Jatim pada Selasa, 7 Maret 2023. Sejumlah guru honorer yang belum diangkat sebagai PPPK tersebut menyebutkan beberapa hal.
Sejumlah guru honorer yang menagih janjinya kepada pemerintah terhadap rencana pengangkatan guru honorer menjadi PPPK. Sejumlah guru honorer tersebut menyampaikan kepada La Nyalla berkaitan dengan nasib para guru yang lulus passing grade 2021.
Baca Juga: Kabar Baik, Pemerintah Bakal Berikan Ini demi Kemudahan PNS Ketika Menjelang Masa Pensiun
Guru honorer lulus passing grade yang berjumlah 6.138 guru tersebut berasal dari 38 kabupaten atau kota se-Jawa Timur tidak diajukan oleh Pemprov Jatim ke dalam formasi PPPK. Sementara itu, provinsi lain mengajukan guru honorer menjadi formasi PPPK.
Hal tersebut dikatakan oleh Ma’mol Abdul Faqih selaku Koordinator GLPG bahwa provinsi lain mengajukan guru honorer menjadi formasi PPPK. Ia kemudian mempersoalkan alasan Pemprov Jatim tidak mengajukan ke pusat.
