Network
BERITASOLORAYA.com - Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Provinsi Jawa Tengah masih menunggu pemerintah kabupaten/kota hingga Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan finalisasi pengusulan guru honorer yang akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dengan jabatan fungsional guru.
Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ketua PGRI Jawa Tengah, Muhdi yang menjelaskan bahwa finalisasi seharusnya sudah dilakukan sejak bulan April.
“Kami masih menunggu finalisasinya. Karena finalisasinya kemarin kan April, ini sudah awal Mei. Berapa sebenarnya masing-masing kabupaten/kota dan provinsi mengajukan,” tutur Ketua PGRI Jawa tengah pada Minggu, 7 Mei 2023 di Semarang.
Baca Juga: 18 Daerah Naungan Kemdikbud dan 16 Kemenag Cairkan Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan 1 Tahun 2023
Konfirmasi dari Ketua PGRI Jawa Tengah disampaikannya saat PGRI Jawa Tengah melangsungkan halal bihalal di Universitas PGRI Semarang dengan mengangkat tema, ‘Silaturahmi PGRI: Mengukuhkan Solidaritas, Meneguhkan Ketakwaan’.
Pihak pemerintah provinsi Jawa Tengah sampai saat ini belum memberikan jawaban terkait finalisasi pengusulan guru honorer kepada PGRI Jawa Tengah.
Namun, Muhdi menyampaikan bahwa beberapa kabupaten sudah mengkonfirmasi dan Ia bersyukur atas usulan maksimal yang diberikan.
“Kami sudah komunikasi dengan provinsi tapi belum menjawab, waktu itu masih analisis-analisis. Tapi kabupaten-kabupaten sudah menyampaikan. Dan saya bersyukur beberapa kabupaten mengusulkan cukup maksimal,” ucap Muhdi menjelaskan.
Baca Juga: Siapkan Program untuk Pegawai Honorer Non ASN, Pemerintah Rencanakan Pembentukan Panja Tahun 2023
Muhdi mengungkapkan bahwa provinsi Jawa Tengah memperoleh alokasi pengangkatan guru honorer sebanyak 110 ribu.
Pada tahap pertama, guru yang menerima pengangkatan lebih kurang sejumlah 50-60 ribu guru, dan saat ini juga masih menunggu proses pengumuman bagi sejumlah 29 ribu guru.
“Mestinya, kalau dari hitungan 110 ribu, kan ada yang meninggal, dan sebagainya, kurang lebihnya ada sekitar 20 ribu,” ujar Ketua PGRI Jawa Tengah mengungkapkan.
Sedangkan dari segi anggaran, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 212/PMK.07/2022, Jawa Tengah memperoleh alokasi anggaran untuk 48 ribu guru yang diharapkan oleh Muhdi bisa dimanfaatkan secara maksimal.
Baca Juga: Pendiri AI Geoffrey Hinton: Ancaman AI Lebih Berbahaya daripada Perubahan Iklim
Mantan Rektor Upgris itu juga menyampaikan bahwa PGRI Jawa Tengah sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak agar anggaran dapat terserap dengan maksimal dalam rangka memenuhi kebutuhan guru.
“Untuk Jateng, kami sudah mengirim surat kepada gubernur, berkomunikasi dengan dinas, temen-temen di kabupaten dengan bupati untuk mendorong, memanfaatkan anggaran yang sudah disediakan dalam rangka memenuhi kebutuhan guru,” kata Muhdi menjelaskan.
Muhdi juga menjelaskan Mendikbud Ristek sudah mewanti-wanti bahwa pemerintah pusat akan mengambil alih penetapan kebutuhan guru apabila pihak pemerintah kabupaten/kota hingga provinsi tidak kunjung mengusulkan guru sesuai kebutuhan.
“Saya kira kami pada hari-hari ini akan memastikan apakah Jateng telah menyampaikan sesuai kebutuhan atau tidak. Kalau tidak, saya sampaikan kepada Bu Ketum (Ketua Umum PB PGRI) untuk ramai-ramai menagih janji Mas Menteri,” ucap Ketua PGRI Jawa Tengah menyampaikan.
Baca Juga: Resesi Global Mengancam, BSKDN Kemendagri Lakukan ini untuk Mengatasinya
Di sisi lain, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi mengungkapkan selama ini yang menjadi persoalan dalam pengangkatan guru honorer di daerah adalah soal penggajian.
Tetapi, berdasarkan PMK Nomor 212/PMK.07/2022, maka anggaran dalam pengangkatan guru honorer sudah tersedia.
“Di PMK 212 sudah tersedia gaji penuh dari pusat ke daerah sehingga kami mengharapkan PGRI di semua tingkatan untuk berkomunikasi secara efektif dengan para pemda untuk mendorong PPPK agar jangan sampai mereka tidak terangkat,” kata Unifah Rosyidi.***
