Network
Hal ini tentunya menimbulkan pro dan kontra, serta memicu timbulnya diskusi mengenai dampaknya terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Salah satu pihak yang mengutarakan pendapatnya datang dari anggota Komisi VII DPR RI.
Artikel ini akan membahas mengenai tanggapan anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terkait rencana penghentian program beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Informasi tersebut diperoleh dari unggahan resmi dpr.go.id yang diupload pada tanggal 19 Januari 2024.
Dikutip BeritaSoloRaya.com melalui situs resmi dpr.go.id pada tanggal 22 Januari 2024 mengatakan bahwa:
“Perlu dipahami bahwa penghentian yang dimaksud bukan terkait program beasiswa LPDP-nya. Namun terkait anggaran yang hingga saat ini menumpuk, yakni sebesar kurang lebih Rp150 Triliun dan belum terpakai. Sehingga, program LPDP masih bisa tetap jalan tanpa alokasi anggaran baru,” ungkap Dyah Roro Esti selaku Anggota Komisi VII DPR RI.
“Mengingat anggaran yang cukup besar untuk sektor ini, perlu dikawal dengan baik pembelanjaannya. Untuk pengalokasian baru perlu dipertimbangkan agar dapat disalurkan untuk peningkatan kualitas pendidikan," jelasnya.
"Agar SDM negara Indonesia dapat berdaya saing dan dibekali dengan skill of tomorrow, yakni keahlian yang dibutuhkan dan dicocokan dengan lapangan pekerjaan baru pada lintas sektor,” lanjut Dyah Roro Esti.***
