Network
BERITASOLORAYA.com – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan Rapat Dengar Pendapat untuk membahas kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Dalam rapat tersebut, TPP direncanakan akan diberikan kepada guru yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Lebih lanjut, Komisi IV DPRD Kaltim akan melakukan monitoring agar PPPK bisa memperoleh haknya.
Baca Juga: Update! Inilah Jadwal Terbaru Seleksi Akademik PPG Dalam Jabatan, Pendaftaran Diperpanjang
“Intinya kita akan mengawal agar PPPK bisa mendapatkan hak-haknya. Kami ingin kesejahteraan dan semua kebutuhan dasar mereka terpenuhi oleh pemerintah,” kata anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin di Samarinda pada Senin, 12 Juni 2023.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menerangkan ada beberapa regulasi terkait dengan pemberian TPP daerah.
Regulasi tersebut mengatur dari berapa jumlah TPP yang akan diberikan tergantung pada kemampuan daerah, hingga aturan yang berisikan kebijakan hak prerogatif kepala daerah.
Baca Juga: DPRD di Daerah Ini Bahas Kenaikan TPP Guru PPPK Bersama Disdikbud, Berapa Besarannya?
“Memang betul ada nomenklatur yang bicara soal pemberian TPP ini, sifatnya memang tidak wajib. Sebenarnya besarannya juga harus disesuaikan dengan kemampuan daerah,” kata Salehuddin.
