Network
PR SOLORAYA - Dilaporkan secara resmi bahwa Presiden Sudan Selatan Salva Kiir telah membubarkan parlemen.
Hal tersebut merupakan sebagai bagian dari perjanjian perdamaian 2018 dengan pihak yang berlawanan dalam perang saudara di negara itu sebagaimana dikutip dari PikiranRakyat-SoloRaya.com dari Al Jazeera pada Senin, 10 Mei 2021.
Namun keputusan yang diambil Salva Kiir dan terlebih dulu diumumkan pada Sabtu lalu itu tidak menyebutkan tanggal pastinya kapan parlemen baru akan mulai aktif bekerja.
Baca Juga: Meskipun Tuai Kontroversi, Seo Ye Ji Memimpin dalam Kategori untuk Baeksang Arts Awards
Pembentukan badan legislatif baru adalah bagian dari kesepakatan yang ditandatangani pada September 2018 lalu antara Salva Kiir dan Wakil Presiden Riek Machar.
Wakil Presiden Sudan Selatan adalah orang yang diduga selama ini berada di pihak berlawanan yang menyebabkan lima tahun perang saudara.
Menurut laporan media setempat, perang saudara tersebut menyebabkan 380.000 orang tewas dan membuat empat juta orang mengungsi.
Baca Juga: Dituding Hamil Settingan, Lucinta Luna Unggah Foto Mesra dengan Pria Bule: Papanya Anakkuh
Aktivis dan kelompok masyarakat sipil menyambut baik pembubaran parlemen ini.
“Ini adalah perkembangan yang harus disambut baik dan kami berharap pembubaran ini juga akan membuka jalan bagi proses panjang menuju pembentukan kembali parlemen yang adil,” kata Jame David Kolok, Ketua Forum Masyarakat Sipil Sudan Selatan.
"Masyarakat sipil semakin frustasi dan tidak lagi percaya, bahkan jika parlemen dibentuk kembali, karenanya kabar tersebut akan membuka harapan, dan kami berharap terbentuknya parlemen yang layak,"ujarnya.
Baca Juga: Usai Bupati Nganjuk Terkena OTT KPK, Pemkab Nganjuk: Ruangan di BKD Disegel
Sesuai dengan kesepakatan 2018, majelis baru akan terdiri atas 550 anggota parlemen, dengan mayoritas anggota berjumlah 332 dari partai milik Salva Kiir, Sudan People's Liberation Movement-North Party (SPLM).
Rencananya, anggota parlemen tidak akan dipilih secara langsung, melainkan diseleksi oleh beberapa partai yang berbeda.
Pembubaran parlemen tersebut terjadi pada malam kunjungan utusan khusus Amerika Serikat (AS) untuk Sudan Selatan, Donald Booth, ke ibu kota, Juba.
Baca Juga: PP Muhammadiyah Telah Tetapkan 1 Syawal 1442 Hijriah, Idul Fitri akan Datang Kurang dari Tiga Hari Lagi
"Yang menjadi perhatian khusus AS adalah lambatnya implementasi Perjanjian Revitalisasi tentang Resolusi Konflik di Republik Sudan Selatan, kekerasan yang sedang berlangsung, dan kondisi ekonomi dan kemanusiaan yang memburuk," kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan.
Sebelumnya, Salva Kiir dan Machar sama-sama membentuk pemerintahan koalisi pada 22 Februari 2020 lalu setelah ditunda selama hampir setahun.
Namun, beberapa ketentuan dari gencatan senjata telah dihormati, dan para analisis masalah konflik telah memperingatkan kemungkinan kembalinya perang.
Baca Juga: Tidak Main-main, Simak 8 Hadiah Mewah yang Diterima Idola K-Pop dari Penggemar
Sudan Selatan merupakan negara kaya penghasil minyak bumi mentah, namun sayangnya negara itu masih sangat terbelakang dan tidak dikelola dengan baik.
Menurut sistem peringatan kelaparan internasional, sekira setengah dari populasi Sudan Selatan menghadapi tingkat kerawanan pangan akut yang tinggi.
Lebih dari 92.000 orang yang tinggal di beberapa daerah, termasuk wilayah konflik Pibor Besar, Bahr al-Ghazal utara dan Warrap, menghadapi kondisi kelaparan pada awal Maret 2021 lalu.
Terlepas dari kesepakatan damai, konflik komunal yang brutal diperirakan akan terus berlanjut dengan lebih dari 1.000 orang tewas dalam kekerasan antara komunitas yang saling berperang dalam enam bulan terakhir di tahun 2020.***
