BERITASOLORAYA.com - Hari Senin, Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza menemui Presiden Joko Widodo di Istana negara.
Dalam pertemuan tersebut membahas beberapa isu, salah satunya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Yusril mengungkapkan niatnya membantu presiden dalam berbagai masalah hukum terkait IKN. Bahkan, rancangan undang-udang IKN dalam bahasan di DPR.
Persoalan yang dibahas Yusril, antara lain kepastian hukum tentang pertahanan Ibu Kota Negara Baru.
Selain itu, ia juga berjanji mengorganisir peran swasta yang ingin membangun area komersil di ibu kota negara (IKN).
Untuk masalah pembiayaan akan ditanggung oleh swasta secara penuh. Hal tersebut sesuai peruntukan lahan berdasarkan masterplan IKN.
Baca Juga: Pantai Ciputih dan Keindahan Pesona Alamnya
"Tanpa pengembangan commercial area, IKN dapat menjadi kota hantu," ucapnya.
Selain itu, pihak swasta ingin menanam modal serta membayar lahan berdasarkan apa yang ditentukan oleh pemerintah.
Soal ini, pihak swasta memang tak ingin memberatkan sedikit pun, apalagi membebani pemerintah.
Menteri Sekretaris Negara (Menseneg) Pratikno turut hadir dalam pertemuan. Mengenai hukum IKN, lebih lanjutnya akan didiskusikan kepada Menseneg, Pratikno dan Menteri PPN Ketua Bappenas Suharso Manoarsa.
Apalagi, sebenarnya Presiden sudah memastikan bahwa proyek pembangunan IKN akan berhasil, meskipun saat ini sedang dalam pandemi Covid-19.
Pada dasarnya, pembangunan IKN akan membutuhkan waktu yang sangat lama.
"Pembangunan akan dilakukan sekitar 15 tahun hingga 20 tahun kedepan".
Yusril mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi disambut dengan hangat.
Presiden tampak antusias dalam membahas Ibu Kota Negara (IKN) serta berpindahnya ibu kota negara di Kalimantan Timur. Ia berharap dapat berjalan sesuai rencana.***