BERITASOLORAYA.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek).
Nadiem Makarim mendatangi Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) guna memberikan klarifikasi sekaligus meminta masukan sebagai bahan penyempurnaan Permendikbud PPKS.
“Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada PBNU atas dukungannya terhadap kebijakan ini. Walaupun ada beberapa catatan yang nanti juga akan menjadi catatan kami,” ujar Nadiem dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, 22 November 2021.
Nadiem mendatangai PBNU terkait kasus kekerasan yang mengalami peningkatan di lingkungan Pendidikan dari tahun ke tahun.
Dilansir dari Pikiran Rakyat. Karenanya, Nadiem mengeluarkan Permendikbud PPKS sebagai regulasi dan pencegahan kasus.
Akan tetapi, tidak sedikit masyarakat serta pejabat publik yang kontra dengan pasal dalam Permendikbud tersebut, yang dinilai melegalkan seks bebas.
Di samping itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama, KH Said Aqil Siradi mendukung adanya penyempurnaan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi.
Perlu diketahui polemik dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ini bersumber dari frasa ‘tanpa persetujuan korban’ sebagaimana yang tercantum pada salah satu pasal Permendikbud.
Said Aqil juga menegaskan salah satu poin bahwa rasa suka sama suka tidak dapat dijadikan alasan bagi hubungan seksusal tanpa ikatan perkawinan yang sah.
Di sisi lain, Nadiem menekankan bahwa pihaknya berkomitmen akan menampun rekomendasi dan masukan dari PBNU terkait kekurangan yang ada pada aturan tersebut, utamanya di Pasal 5 ayat 2.
“Saya berkomitmen menampung catatan-catatan dari PBNU itu,” ujar Nadiem.
Demikian pula, Nadiem telah mewacanakan aturan tersebut sejak tahun lalu. Pada rapat di DPR pada Februari 2020, Nadiem menyampaikan akan mencari formula untuk menghapus tiga dosa pendidikan.
Ketiga dosa tersebut, antara lain mengatasi intoleransi, kekerasan seksual dan perundungan di dunia pendidikan.***