BERITASOLORAYA.com - Tenaga honorer memang mempunyai jasa yang begitu besar bagi Indonesia karena sudah mengabdi hampir puluhan tahun.
Tenaga honorer banyak yang menjadi guru, nakes ataupun pekerjaan teknisnya yang sangat mulia karena membantu masyarakat Indonesia.
Kini di tengah isu penghapusan tenaga honorer, pemerintah diminta untuk memperhatikan nasib para tenaga honorer.
Baca Juga: Rekrutmen Calon Fasilitator Guru Penggerak Sudah Dibuka, Kemendikbud Inginkan Kriteria Berikut....
Banyak dari tenaga honorer yang sudah mengabdi selama puluhan tahun tapi belum mendapatkan status yang jelas dan gaji yang cukup.
Nasib tenaga honorer sendiri diperhatikan oleh anggota DPR Komisi IX, Nihayatul Wafiroh yang ingin pemerintah memperhatikan tenaga honorer.
Salah satu tenaga honorer yang harus diperhatikan pemerintah menurut Nihayatul adalah tenaga honorer dari golongan kesehatan.
Menurut Nihayatul, tenaga honorer kesehatan mempunyai jasa yang besar sekali bagi bangsa Indonesia, terutama ketika pandemi Covid-19 berlangsung.
Nihayatul ingin tenaga honorer bisa diangkat menjadi ASN oleh pemerintah, baik itu menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau juga menjadi PPPK.
Baca Juga: Terbaru! Juknis Tunjangan Profesi Kemenag 2023 untuk Guru Sertifikasi Sudah Rilis, Cek Besarannya
Nihayatul menjelaskan kalau tenaga honorer kesehatan sudah bekerja dengan sangat luar biasa ketika pandemi menyerang Indonesia.
Para honorer kesehatan ini bekerja 24 jam tanpa henti, jauh dari keluarga bahkan banyak dari honorer kesehatan yang harus meninggal karena tanggung jawab pekerjaanya.
Karena jasa yang besar itulah sampai harus kehilangan nyawa, pemerintah bisa memberikan reward sebagai bentuk pengabdian kepada tenaga honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Ketika tenaga honorer kesehatan diangkat menjadi ASN, maka ekonomi dan kehidupan tenaga honorer bisa berubah karena diangkat menjadi ASN dan menjadi jauh lebih sejahtera.
Baca Juga: Program Magang Mahasiswa di SEAQIL Tahun 2023 Dibuka, Beri Kesempatan untuk Anda di Bidang Ini...
“Kita bisa mengangkat kita menjadi paling tidak ASN atau PPPK. Nah, ini juga berlaku untuk PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana),” ucap Nihayatul.
Nihayatul juga berharap formasi yang sudah ada sekarang bisa tetap diinformasikan dengan sangat baik dan tidak mengalami tumpang tindih sama sekali dengan kebutuhan yang ada dalam lapangan.
Karena gaji tenaga honorer dibayarkan oleh APBN, BLUD dan Provinsi, maka pemerintah bisa hadir untuk segera menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh tenaga honorer.
“Honorer itu kan, yang namanya biayanya kan dari APBN, ada dari Provinsi, ada dari BLUD dan sebagainya, nah ini yang harus kita jembatani kebutuhannya seperti apa,” kata Nihayatul.
Harapan Nihayatul, pemerintah bisa menyelesaikan masalah tenaga honorer dengan sangat profesional sehingga tidak adanya masalah pelik di kemudian hari atau jangka panjang.
Nihayatul berpesan, jangan sampai pemerintah mencari tenaga honorer baru tapi tenaga honorer lama dilupakan dan tidak diperhatikan begitu saja.
“Atau kita mempertahankan yang lama dengan kualitas yang tidak bagus sehingga melepaskan yang baru dengan kualitas yang lebih bagus. Nah ini yang perlu terus kita lakukan,” jelas Nihayatul.***