Network
BERITASOLORAYA.com – Menpan RB baru saja merancang alternatif terbaik untuk penyelesaian terhadap penataan tenaga honorer atau non ASN bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Rapat Koordinasi di Kantor Kemenpan RB.
Dalam Rakor tersebut, Menpan RB Abdullah Azwar Anas bersama para gubernur, wali kota, dan bupati telah menyepakati untuk mengerucutkan berbagai alternatif yang dirumuskan guna menyelesaikan penataan tenaga honorer atau non ASN di instansi pemerintah.
"Hari ini kita mendetilkan alternatif terbaik terutama untuk non-ASN di seluruh Indonesia. Dan tadi mulai mengerucut ada beberapa alternatif yang nanti dirumuskan," ucap Menpan RB seusai Rakor kebijakan penataan tenaga honorer atau non ASN pada Rabu 18 Januari 2023.
Rakor kebijakan penataan tenaga honorer atau non ASN tersebut dihadiri oleh Isran Noor selaku Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Bima Arya selaku Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), dan Sutan Riska Tuanku Kerajaan selaku Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
Selain para pimpinan daerah, dalam Rakor kebijakan penataan tenaga honorer atau non ASN tersebut juga dihadiri oleh Bima Haria Wibisana selaku Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Berdasarkan hasil Rakor kebijakan penataan tenaga honorer atau non ASN tersebut, Menpan RB bersama pemerintah pusat dan daerah telah menyusun beberapa opsi yang nantinya akan disampaikan kepada parlemen.
Beberapa alternatif dalam kebijakan penataan tenaga honorer atau non ASN tersebut juga akan segera didetailkan bersama tim dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.
