Network
BERITASOLORAYA.com – Baru saja pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama Kemenpan RB telah merancang alternatif terbaik untuk penyelesaian terhadap penataan tenaga honorer atau non ASN.
Pada Rakor tersebut, Menpan RB Abdullah Azwar Anas bersama para gubernur, wali kota, dan bupati telah sepakat untuk mengerucutkan beberapa alternatif yang akan dirumuskan untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer atau non ASN.
"Hari ini kita mendetilkan alternatif terbaik terutama untuk non-ASN di seluruh Indonesia. Dan tadi mulai mengerucut ada beberapa alternatif yang nanti dirumuskan," jelas Menpan RB seusai Rakor Kebijakan Penataan tenaga honorer atau non ASN di Kantor Kemenpan RB pada Rabu 18 Januari 2023.
Rakor kebijakan penataan tenaga honorer atau non ASN tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Isran Noor, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya, serta Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yaitu Sutan Riska Tuanku Kerajaan.
Selain kepala daerah, Rakor penataan tenaga honorer atau non ASN tersebut juga turut hadir Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.
Dalam Rakor kebijakan penataan tenaga honorer atau non ASN tersebut, pemerintah telah menyusun beberapa opsi yang akan disampaikan nanti kepada parlemen.
Beberapa alternatif dalam penataan tenaga honorer atau non ASN tersebut segera didetailkan bersama tim dari pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten.
