BERITASOLORAYA.com - Problematika tenaga honorer di Indonesia hingga saat ini masih menjadi hal yang hangat diperbincangkan.
Pasalnya, menurut informasi pada tahun 2023 pemerintah akan melakukan penghapusan tenaga honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah.
Penghapusan tenaga honorer tersebut diilhami oleh adanya perkembangan teknologi dan digitalisasi, sehingga menuntut pemerintah untuk terus berupaya beradaptasi dengan perkembangan yang ada.
Penghapusan tenaga honorer tentu membuat para tenaga non ASN menjadi cemas dan memikirkan bagaimana nasib mereka selanjutnya.
Mengenai hal ini, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas akhirnya membuka suara dalam menanggapi permasalahan tenaga honorer di Indonesia.
Salah satu hal yang dilakukan oleh Menteri PANRB adalah mencarikan solusi guna membantu tenaga honorer agar tidak kehilangan masa depannya.
Pada satu kesempatan, Menteri PANRB menyampaikan kabar baik bahwa tenaga honorer di Indonesia akan segera mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan tersebut.
Hahkan Menteri PANRB juga telah melakukan rapat bersama kepala daerah dari seluruh wilayah dan juga Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Rapat koordinasi yang dilakukan oleh Menteri PANRB guna menemukan titik terang adanya solusi dari masalah tenaga honorer yang hasilnya nanti akan dilimpahkan kepada DPR.
Hasil rapat bersama antara Menteri PANRB bersama kepala daerah dan BKN selanjutnya akan dilimpahkan kepada DPR, guna ditindaklanjuti menjadi kebijakan resmi pemerintah.
"Hari ini kita mendetilkan alternatif terbaik terutama untuk non ASN di seluruh Indonesia dan tadi mulai mengerucut ada beberapa alternatif yang nanti dirumuskan," ucap Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas.
Selain dihadiri oleh kepala daerah dan BKN, rapat koordinasi itu juga dihadiri APPSI, APEKSI, dan APKASI.
"Kita tentu juga memasukkan faktor-faktor seperti harus terus terjaganya kualitas pelayanan publik. Insya Allah nanti opsi terbaik bagi semuanya yang akan dijalankan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan beberapa faktor," ujar Menteri PANRB.
Berdasarkan hal tersebut, maka penanganan masalah tenaga honorer tentu akan mempertimbangkan berbagai macam faktor.
Salah satunya yaitu akan mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan juga sisi lamanya pengabdian para tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah.
Wali Kota Bogor, Bima Arya juga menyatakan bahwa hasil dari rapat bersama ini nantinya bisa memberikan titik terang terutama untuk para tenaga honorer.
Pihaknya juga menjelaskan bahwa pasca rapat ini, solusi permasalahan tenaga honorer bisa segera diwujudkan.
Seluruh elemen peserta rapat koordinasi pada kesempatan ini mendukung penuh regulasi yang akan dibuat oleh pemerintah dan yang akan disepakati bersama.
Untuk itu, tenaga honorer harus terus optimis dan menanti kebijakan pemerintah terkait penanganan masalah tenaga honorer di tahun 2023 ini.***