BERITASOLORAYA.com- Diketahui bahwa pemerintah pusat dan daerah mengadakan rapat untuk merancang alternatif terbaik untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer.
Pengerucutan beberapa alternatif itu, akan dirumuskan untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer yang turut disepakati oleh Menpan-RB Abdullah Azwar Anas bersama para gubernur, wali kota, dan bupati.
Rapat tersebut dihadiri oleh Isran Noor selaku Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya.
Baca Juga: Kabar Gembira, Kemdikbud Kasih Peluang ini untuk Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi
Selain itu, agendi ini juga dihadiri Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.
"Hari ini kita mendetilkan alternatif terbaik terutama untuk non-ASN di seluruh Indonesia, " jelas Menteri Anas, usai Rapat Koordinasi Kebijakan Penataan Tenaga Non-ASN, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu 18 Januari 2023.
Anas menyebut bahwa mulai dikerucutkanya beberapa alternatif yang nanti dirumuskan. Pemerintah menyusun beberapa opsi yang nantinya akan disampaikan kepada parlemen.
Diketahui pula, beberapa alternatif tersebut, segera didetilkan bersama tim dari provinsi, kabupaten/kota.
Tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaan serta pengabdian tenaga honorer, pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi bersama untuk mencari alternatif terbaik.
Baca Juga: Wah, Honorer Justru Jadi Solusi Kekurangan Pegawai di Instansi Ini, Anggota DPRD Beri Penjelasan...
Hal ini tentu juga memasukkan faktor-faktor seperti harus terus terjaganya kualitas pelayanan publik sebagaimana yang diungkap oleh Anas.
"Insyaallah nanti opsi terbaik bagi semuanya yang akan dijalankan oleh pemerintah, dengan mempertimbangkan berbagai faktor,” katanya.
Dalam pertempuran rapat tersebut, dikatakan oleh Ketua Dewan Pengurus APEKSI Bima Arya sudah menemukan titik terang untuk penataan tenaga non-ASN.
Bahkan, beberapa opsi dari ketua asosiasi pemda akan diturunkan menjadi regulasi yang diusahakan dapat memberikan keuntungan berbagai pihak.
"Kami menetapkan bahwa proses ini harus diakselerasi, jadi kita optimistis," tegas Bima Arya.
Baca Juga: Kabar Baik, 8.120 Guru Non Sertifikasi Akan Terima Uang Hingga 1 Juta, Cek Daerahmu Termasuk?
APPSI, APEKSI, dan APKASI pada prinsipnya mendukung regulasi yang sudah disepakati. Hal itu karena berbagai aspek didiskusikan untuk menyusun regulasi ini, termasuk juga mengenai keuangan.
Sementara itu,Ketua Umum APKASI Sutan Riska Tuanku Kerajaan menjelaskan mengenai regulasi yang nantinya akan disusun.
Regulasi ini diharapkan menjadi solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.
"Kita mencari win-win solution-nya, dan nanti koordinasi dengan kementerian terkait lagi khususnya keuangan yang harus bisa membuat daerah-daerah tidak tertekan untuk pembiayaan masalah non-ASN," kata Sutan.
Baca Juga: Cek Segera, Jadwal Terbaru Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Guru 2022, Kabar Baik dari Kemdikbud
Adapun Ketua Umum APPSI yang juga Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer dari pandangan berbagai pihak.
“Tentu seperti pandangan bahwa kualitas pelayanan publik harus dijaga, ini semua kita bahas,” imbuhnya.***