BERITASOLORAYA.com - Tidak semua kepala daerah setuju kepada pemerintah pusat yang menghapus honorer untuk tidak lagi bekerja di instansi pemerintah.
Salah satu kepala daerah yang menolak penghapusan honorer adalah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Ganjar menolak honorer dihapus karena akan membuat daerah yang ia pimpin kekurangan pegawai di setiap instansi.
Baca Juga: Ini 3 Cara Honorer Bisa Langsung Naik Jadi ASN, Nomor 2 Cuman Butuh SK Doang Buat Jadi PNS....
Di Provinsi Jawa Tengah saja, banyak menggunakan jasa tenaga honorer untuk mengisi instansi yang masih kekurangan pekerja ASN.
Ganjar menyebut kalau honorer dihapus maka bidang yang paling terdampak adalah pendidikan.
Karena menurut Ganjar, bidang pendidikan di Jawa Tengah banyak menggunakan jasa guru honorer dalam mengajar.
Baca Juga: SELAMAT, 2 Honorer Kategori Ini Akan Jadi ASN Lewat Jalur Khusus, MenpanRB Sudah Pastikan....
“Kalau itu dihapus dan tidak boleh, maka kami kekurangan pegawai. Guru saja kami kurang. Kalau itu (honorer) dipangkas, kami ndak ada guru. Lha yang mau ngisi siapa?” kata Ganjar.
Ganjar sendiri berpendapat, kalau negara masih belum bisa menyediakan pegawai untuk kebutuhan Pemerintah Daerah.
Tidak heran, tenaga honorer bisa menjadi solusi bagi kurangnya pegawai untuk mengisi instansi dan layanan publik.
Baca Juga: SK Terbit, Honorer Kategori Ini Sudah Resmi Dihapus, Tidak Ada Lagi Penundaan, Waduh.....
“Bisa saja solusinya boleh mengangkat honorer, tapi syaratnya daerah yang mengangkat honorer harus membiayai sendiri, tidak membebani pemerintah pusat. Saya kira, itu solusi yang sangat bagus,” usul mantan anggota DPR RI ini.
Ganjar sendiri ingin memberikan inovasi untuk mengisi kekurangan dan kekosongan yang dialami oleh pemerintahan daerah.
“Yang penting kontraknya saja. Sebenarnya ada format Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bisa ditempuh. Tapi untuk kerja yang sifatnya terbatas, maka tenaga kontrak diperlukan. Untuk menghindari honorer, ya tinggal dikontrakkan saja, jadi ada determinasi waktu untuk mengerjakan itu,” terangnya.
Baca Juga: Selamat, 4 Honorer Kategori Berikut Selamat dari Penghapusan 2023, Alasannya Karena Ini....
Sebagai kepala daerah, Ganjar mencoba memberikan solusi kepada pemerintah pusat kalau memang tidak lagi membutuhkan jasa tenaga honorer.
“Ketika pemerintah belum sanggup memberikan jaminan suplai pegawai, maka tenaga kontrak diperlukan. Tinggal formatnya apa? P3K, harian lepas (harlep) atau konsep honorer? Kalau honorer sekarang tidak boleh, pakai harlep saja,” pungkas Ganjar.
Pemerintah pusa memang akan resmi menghapus tenaga honorer tepat pada tanggal 28 November 2023.
Baca Juga: SAH, Honorer Akan Diangkat Jadi ASN Oleh Pemerintah, MenpanRB Berikan Detail Resminya...
Pemerintah sudah mengirimkan surat kepada pemerintah daerah untuk tidak lagi merekrut dan mempekerjakan honorer di setiap instansi pemerintah.
Tentu solusi dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bisa menjadi masukan dan solusi kepada pemerintah pusat. ***