Network
PR SOLORAYA – Kudeta Partai Demokrat masih menjadi topik hangat yang diperbincangkan masyarakat Indonesia.
Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 lalu memutuskan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Keputusan KLB itu pun langsung menjadi polemik banyak pihak. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang saat ini menjadi Ketua Umum Partai Demokrat menganggap keputusan KLB tidak sah.
AHY mengklaim bahwa KLB tidak mendapat izin dari ketua umum partai, dan tidak sesuai dengan AD/ART.
Baca Juga: Putusnya Kaesang dan Felicia Disebut Akibat Pelet dari Nadya Arifta, Begini Jawaban Mbah Mijan
Baca Juga: Tersinggung Keponakannya Ditindas Ibunda Felicia Tissue, Paman Nadya Arifta: Saya Cucu Sultan
Selain itu, sempat muncul narasi yang menyebutkan jika pemerintah terlibat dalam kudeta tersebut.
Atas rumor yang beredar, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly meminta Ketua Majelis Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan AHY untuk tidak asal memberi tudingan pada pemerintah, terkait kisruh internal partai.
“Saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat, tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding pemerintah begini, pemerintah begitu,” ujar Yasonna, seperti dikutip Pikiranrakyat-Soloraya.com dari Antara.
