Network
PR SOLORAYA - Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta membantah kabar dirinya terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munju, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pada 2019.
Prasetyo Edi Marsudi memberikan klarifikasinya mengenai tuduhan keterlibatan dirinya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan.
Prasetyo Edi Marsudi menampik tudingan dugaan korupsi kasus pengadaan lahan karena ia sendiri tidak kenal dengan orangnya.
"Saya di sini mengklarifikasi karena terus terang saja ada kesebut saya sebagai ketua DPRD, lantai 10. Saya nggak tahu nih orangnya, dari mana saya harus klarifikasi dia," kata Prasetyo Edi Marsudi seperti dikutip Pikiranrakyat-Soloraya.com dari Antara.
Namanya diseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan membuat Prasetyo meradang dan merasa difitnah.
Memperkuat bantahannya, Prasetyo menambahkan jika perencanaan BUMD berasal dari pemerintah provinsi.
"Perencanaan pertamanya dari gubernur dan diarahkan ke saya. Kebetulan saya sebagai Ketua Banggar untuk pengesahan apakah disetujui atau tidak kan begitu," paparnya.
Lebih lanjut, Prasetyo mengungkapkan DPRD DKI melalui Badan Aggaran (Banggar) dan Komisi B, pihak Pemprov DKI Jakarta melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Perumda Sarana Jaya merupakan pihak yang terlibat dalam proses pembelian tanah di Cipayung untuk keperluan pembangunan hunian DP Rp0.
Menurut Prasetyo Edi Marsudi, namanya yag diseret-seret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan tersebut sangatlah tidak enak dan ngeri-ngeri sedap.
Baca Juga: Soal Jabatan Presiden Tiga Periode, Jokowi: Saya Tidak Ada Niat dan Minat
"Jadi, bukan semata-mata saya sendiri yang melaksanakan itu (mengesahkan), dan itu juga anggaran tahun 2018. Keua komisi saat itu bukan saya dan Koordinator (Komisi B) juga bukan saya, kok tiba-tiba ada nama saya, ini ngeri-ngeri sedap dan nggak enak," tuturnya.
Hingga kini, KPK tengah melakukan penyidikan terhadap dugaan kasus korupsi pembelian tanah di berbagai lokasi untuk Program DP Rp0 Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta.
Mirisnya, dari sembilan objek pembelian tanah diduga telah di mark up.
Saah satunya adalah pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi yang berlokasi di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur di tahun 2019.***
