Network
PR SOLORAYA – Risiko bencana gempa bumi dan tsunami perlu diminimalisasi dengan adanya mitigasi terintegrasi, hal ini disampaikan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.
Terkait bencana yang bersumber dari vulkanologi dan geologi seperti tsunami, gunung berapi, dan gempa bumi tidak bisa dihindari kedatangannya.
Dwikorita menyampaikan hal itu dalam Forum Grup Discussion (FGD) beberapa waktu lalu, ia menuturkan gambaran terkini terkait ancaman gempa bumi dan tsunami di Indonesia.
Baca Juga: 20 Link Twibbon Italia vs Inggris Final Euro 2020, Cocok Diunggah ke Medsos
Kegiatan itu juga memberikan pemahaman tentang bagaimana integrasi BMKG dan instansi lain dalam melakukan upaya mitigasi tsunami dan gempa bumi.
Tak ayal, wilayah Indonesia memungkinkan terjadinya bencana akibat adanya patahan-patahan lempeng bumi. Hal itu perlu diminimalisasi dengan deteksi dini.
“Indonesia punya sejarah panjang kebencanaan. Mayoritas wilayah Indonesia merupakan daerah yang rawan akan terjadinya gempa bumi dan tsunami. Maka dari itu upaya mitigasi terintegrasi perlu diterapkan. Jangan sampai kita masih gagap,” ujar Dwikorita.
Baca Juga: IDI Panggil dr. Lois yang Tak Percaya Covid, dr. Tirta: Ga Usah Takut, Anda kan Pintar
Perlu ada implementasi nyata soal Peraturan Presiden (Perpres) No. 93 tahun 2019 tentang penguatan dan pengembangan sistem informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami.
“Tidak bisa K/L/D sendiri-sendiri dan masih mengedepankan ego sektoral karena yang menjadi taruhan adalah nyawa rakyat Indonesia,” tutur Dwikorita.
Dwikorita menyatakan perpres itu berisi tentang presiden yang menekankan pentingnya pencegahan dan mitigasi kebencanaan.
Baca Juga: Lakukan Puasa untuk Cegah Fatalitas saat Tertular Covid-19, Ini Kata Ahli Kesehatan Jantung
“Masyarakat harus menjadi subjek dalam upaya mitigasi bencana. Dengan begitu masyarakat akan terdidik bagaimana memitigasi bencana, membangun kewaspadaan dan kesiapsiagaan, kemudian tanggap terhadap pemulihan dalam berbagai aspeknya apabila bencana benar-benar terjadi,” tuturnya.
Menurut Dwikorita, masyarakat tidak akan menganggap bahwa bencana hanya menjadi urusan pemerintah, BMKG, SAR, BNPB, BPBD, atau TNI karena kesadaran mereka telah terbentuk.
"Literasi kebencanaan masyarakat perlu kita tingkatkan. Terutama masyarakat yang tinggal di daerah-daerah rawan bencana," tutur Dwikorita.
Baca Juga: Bacaan Niat dan Tata Cara Sholat Idul Adha 1442 H
"Ini pekerjaan rumah besar yang tidak bisa dikerjakan hanya oleh BMKG saja. Perlu kerja bersama dengan semua pihak hingga level desa," ujarnya.
Terkait gempa bumi dan tsunami, Dwikorita menyatakan pihaknya sedang membangun dan memperkuat sistem peringatan dini.
“Kajian dan riset terkait gempa bumi dan tsunami terus dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi High Performance Computing (HPC), Artificial intelligence (AI) dan big data, serta melibatkan Institusi Penelitian, Kerekayasaan, serta Perguruan Tinggi,” tuturnya.
Artikel ini sebelumnya telah tayang di KabarBanten.Pikiran-Rakyat.com dalam artikel berjudul "Nyawa Rakyat Indonesia Jadi Taruhan, Gempa Bumi dan Tsunami tak Bisa Dihindari, Ini yang Dilakukan BMKG".***
