Network
Baca Juga: Lirik Lagu Satu Rasa Cinta oleh Difarina Indra Adella ft Fendik, ‘Jangan Tanya Bagaimana Esok’
3. Non ASN Diangkat Berdasarkan Skala Prioritas
Solusi ketiga adalah melihat prioritas. Tenaga honorer atau non ASN yang diangkat, dengan mempertimbangkan prioritas.
Saat ini, pelayanan dasar seperti tenaga guru dan tenaga kesehatan menjadi prioritas Pemerintah.
"Prioritas ini kita rumuskan, kemudian kita lakukan langkah-langkah afirmasi bagi tenaga non-ASN seperti pendidikan dan kesehatan. Tapi bukan berarti yang lain tidak prioritas, karena penataannya dilakukan bertahap," katanya.
Anas menambahkan bahwa ketiga alternatif opsi tersebut, sudah detail ditetapkan plus minusnya.
Baca Juga: UMP 2023 DKI Jakarta Disebut Naik 5,6 Persen, Kadis Naker: Setara dengan Rp4,9 Juta
"Pemerintah akan mengkaji secara mendalam, menautkannya dengan kekuatan fiskal, kualitas birokrasi, dan keberlangsungan pelayanan publik. DPR juga pasti sama, kita semua cari opsi yang terbaik,” kata Anas.
Berbagai hal yang telah didiskusikan bersama stakeholders terkait, Anas mengaku bahwa harus diputuskan hal yang paling genting dalam penanganannya.
Penanganan penyelesaian tenaga non-ASN bukan hanya menjadi urusan pusat, namun juga menjadi urusan Pemerintah daerah.***
