Network
"Ada tiga solusi yang ditawarkan, yaitu tenaga non ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN, diberhentikan seluruhnya, atau diangkat sesuai dengan skala prioritas," kata Menpan RB.
Menteri PANRB juga menyampaikan bahwa dari 3 opsi yang diajukan juga ada kekurangan dan kelebihan masing-masing, jika memang diterapkan dalam mengatasi permasalahan tenaga honorer.
“Prinsipnya, pemerintah ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan optimal, menuju birokrasi berkelas dunia, dan di sisi lain diupayakan agar tidak ada tenaga non-ASN yang kehilangan pekerjaan,” kata Menpan RB.
Sehingga dalam hal ini Menteri PANRB juga mengungkapkan bahwa pihaknya juga berupaya untuk menghindari nasib tenaga honorer yang kehilangan pekerjaan, selain berupaya memberikan pelayanan publik.
Menurut Menteri PANRB, opsi pertama memiliki kekurangan yaiu jika seluruh tenaga non ASN diangkat menjadi ASN akan memerlukan anggaran yang cukup besar.
Selain itu, jika tenaga non ASN diangkat menjadi ASN semua, maka kemungkinan terbesar akan ada tantangan karena masih meraba-raba terkait kualifikasi dan kualitas dari non ASN tersebut.
"Konsekuensinya adalah terganggunya pelayanan publik. Karena banyak ASN yang masa pensiunnya sudah tiba tapi belum ada yang menggantikan di sektor-sektor pelayanan publik terutama di sektor pendidikan dan kesehatan," ucap Menpan RB.
