Network
BERITASOLORAYA.com – Saat ini, sebagian besar tenaga honorer sedang menunggu kepastian dari pemerintah tentang adanya pengangkatan ASN tahun 2023.
Namun, hal itu sepertinya telah menunjukkan titik terang, karena menurut informasi yang beredar, pemerintah kemungkinan besar akan melakukan pengangkatan tenaga honorer di tahun 2023 ini.
Pembicaraan tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN semakin menghangat karena di tahun sebelumnya telah ada informasi penghapusan tenaga non ASN.
Info adanya penghapusan tenaga honorer tentu saja menimbulkan kecemasan bagi non ASN yang telah lama mengabdikan diri di instansi pemerintahan.
Baca Juga: Seputar Jalan Tol Yogya – Bawen Penghubung Semarang dan Solo yang akan Beroperasi Tahun Ini
Seolah menjawab kecemasan tersebut, Kemenpan RB telah menindaklanjutinya dengan mengadakan Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI beberapa waktu yang lalu.
Dalam Rapat Kerja tersebut, Kemenpan RB bersama Komisi II DPR RI membicarakan tentang solusi guna menangani serta melakukan penataan masalah tenaga honorer di Indonesia.
Abdullah Azwar Anas selaku Menpan RB mengungkapkan beberapa hal yang menjadi opsi alternatif penanganan masalah tenaga honorer.
Opsi alternatif yang disampaikan oleh Azwar tersebut dapat dikatakan juga sebagai solusi yang direncakan pemerintah.
"Ada tiga solusi yang ditawarkan, yaitu tenaga non ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN, diberhentikan seluruhnya, atau diangkat sesuai dengan skala prioritas," ujar Azwar.
Azwar juga mengatakan tentang potensi kekurangan dan kelebihan dari masing masing opsi yang diajukannya tersebut.
“Prinsipnya, pemerintah ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan optimal, menuju birokrasi berkelas dunia,”ucap Azwar.
“Dan di sisi lain diupayakan agar tidak ada tenaga non-ASN yang kehilangan pekerjaan,” tambahnya.
Azwar juga mengatakan bahwa pihak Kemenpan RB juga akan terus berupaya agar tenaga honorer tidak kehilangan pekerjaannya, selain juga bisa meningkatkan kualitas ASN dalam melayani publik.
Selanjutnya, Menpan RB menjelaskan tentang penerapan opsi pertama yang kekurangannya adalah akan memerlukan anggaran yang sangat besar.
Di samping itu, apabila seluruh non ASN diangkat menjadi ASN, maka tantangan besarnya adalah tentang bagaimana kualifikasi dan kualitas dari tenaga honorer itu sendiri.
"Konsekuensinya adalah terganggunya pelayanan publik,”kata Menpan RB menegaskan konsekuensi dari opsi tersebut.
Baca Juga: Benarkah Tenaga Honorer Bisa Diangkat Menjadi ASN Tahun 2023 ? Begini Jawaban Resmi MenpanRB
“Karena banyak ASN yang masa pensiunnya sudah tiba tapi belum ada yang menggantikan di sektor-sektor pelayanan publik terutama di sektor pendidikan dan kesehatan,"pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut, Azwar mengungkapkan apresiasinya terhadap berbagai masukan yang diberikan Komisi II DPR RI bagi pemerintah untuk menangani permasalahan tenaga honorer.***
