Lebih lanjut, Ia menyebut bahwa salah satu bentuk realisasi untuk mengawal masalah tenaga honorer atau non ASN di lapangan adalah melalui Kunjungan Kerja.
Komisi II DPR RI bisa memperoleh banyak informasi tentang masalah tenaga honorer atau non ASN di Provinsi Jawa Barat saat Kunjungan Kerja tersebut dilaksanakan.
"Jadi, hal-hal (diskusi) seperti ini penting untuk terus dilakukan, bahkan ada beberapa non ASN yang mengabdi puluhan tahun dan itu tentu harus mendapatkan perhatian dari pemerintah," ucap Saan Mustopa.
Contohnya di Jawa Barat, salah satu masalah tenaga honorer tersebut adalah banyaknya non ASN yang sudah berusia sepuh.
Menanggapi masalah tersebut, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan bahwa sepuhnya usia para tenaga honorer tersebutlah yang membuat mereka kurang memahami sistem tes daring untuk mengikuti seleksi menjadi ASN.
Baca Juga: UPDATE, Nasib Tenaga Honorer Yang Mengabdi Puluhan Tahun, Komisi II DPR: Harus Ada Kejelasan
"Salah satu kesulitan di sini adalah di mana ada tenaga honorer yang sudah berumur. Mereka biasanya tidak begitu paham teknologi," jelas Setiawan.
Setiawan juga menyampaikan bahwa meskipun demikian, Pemprov Jabar telah berupaya untuk membuatkan simulasi tes online bagi para tenaga honorer di lingkungan mereka yang bernama ASN Juara.
Simulasi tes pada ASN Juara tersebut dibuat semirip mungkin dengan tes online untuk menjadi ASN.