Network
BERITASOLORAYA.com – Sejumlah permasalahan tenaga honorer yang hingga saat ini belum kunjung usai, terus dikaji pemerintah dan dicari solusinya.
Begitu halnya pemerintah daerah dalam menyikapi keberadaan honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah di tahun 2023 ini.
Seperti halnya Pemerintah Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Pihaknya kini tengah melakukan pendataan dan seleksi ulang terhadap 4.780 tenaga honorer dan tersebar di sejumlah instansi.
Baca Juga: Kabar Gembira Bagi Tenaga Honorer Yang Telah Lama Mengabdi, DPR Desak Pemerintah Agar Segera...
Pendataan tersebut dimulai Senin 9 Januari hingga Maret 2023.Pendataan ini dilakukan dengan tujuan untuk penempatan pada bidang yang membutuhkan.
Tentu hal ini merupakan keseriusan Pemerintah Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh dalam penertiban tenaga honorer di daerahnya.
Adapun penertiban terkait tenaga honorer akan akan dilakukan dengan proses pendataan ulang, evaluasi kinerja, serta seleksi ulang.
Baca Juga: Hore! 2 Kategori Guru Ini akan Mendapat Hak Istimewa dalam Sertifikasi Guru Tahun 2023, Apa Saja?
Penertiban ini dilakukan karena banyaknya penerimaan tenaga honorer yang tidak terkoordinasi.
Bahkan penerimaan tenaga honorer bisa dilakukan di tingkat sekretariat daerah hingga tingkat dinas dan kepala sekolah.
Pemkot Lhokseumawe Provinsi Aceh juga tidak akan membuka penerimaan tenaga honorer pada tahun 2023. Itu artinya, tidak akan ada lagi perekrutan tenaga honorer atau tenaga non ASN untuk tahun 2023.
Wali Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Imran, mengungkapkan setelah dilakukan pemetaan jabatan dengan jumlah tenaga honorer, pihaknya akan mengkaji ulang dinas yang bisa diperbantukan tenaga honorer.
Selain itu jumlah formasi PPPK yang dibuka oleh Kota Lhokseumawe sebanyak 521 formasi, juga menjadi solusi dari pengurangan tenaga honorer.
“Untuk honorer, ini sekarang ini memang kita yang pertama lakukan pendataan, kemudian kita akan lakukan evaluasi, kemudian kita akan lakukan identifikasi, yang terakhir kita akan lakukan seleksi. Seleksi ulang ini terkait honorer,” Ungkap Wali Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Imran.
“Kita tahu sendiri bahwa penerimaan honorer itu dulunya tidak terkoordinir dengan baik. Ini berdasarkan laporan bukan berdasarkan ini rekaan saya.” Tutur Imran.
Dalam kesempatan yang sama, Imran meminta masyarakat bisa mengembangkan bisnis secara mandiri untuk mencegah tingginya angka pengangguran.
Bahkan dengan adanya sejumlah perusahaan daerah, dapat menjadi peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan bisnisnya.
Imran berharap agar generasi muda agar lebih inovatif tidak terpaku menjadi tenaga honorer atau tenaga non ASN setelah menyelesaikan pendidikan tinggi.
Baca Juga: UPDATE, Nasib Tenaga Honorer Yang Mengabdi Puluhan Tahun, Komisi II DPR: Harus Ada Kejelasan
Semoga informasi ini bermanfaat.***
