Baca Juga: Resmi Rilis, Jadwal Pelaksanaan Seleksi PPPK Teknis 2022, Lengkap hingga Usul Penetapan NI
Adapun untuk beberapa pilihan akan segera didetilkan bersama dengan tim dari provinsi, kota, dan kabupaten.
Dalam hal ini, MenpanRB menegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah berkolaborasi guna mencari pilihan terbaik, tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaan dan juga pengabdian bagi tenaga honorer.
“Kita tentu juga memasukkan faktor-faktor seperti harus terus terjaganya kualitas pelayanan publik. Insya Allah nanti opsi terbaik bagi semuanya yang akan dijalankan oleh pemerintah, dengan mempertimbangkan berbagai faktor,” kata MenpanRB.
Di samping itu, Bima Arya menyampaikan bahwa pada pertemuan tersebut menemukan titik terang untuk penataan tenaga honorer.
Selain itu, pendapat lain dari Ketua Asosiasi Pemerintah Daerah ini akan diturunkan menjadi aturan yang diusahakan dapat menguntungkan berbagai pihak.
“Kami menetapkan bahwa proses ini harus diakselerasi, jadi kita optimis,” kata Bima.
Lebih lanjut APPSI, APKASI, dan APEKSI mendukung regulasi yang telah disepakati. Berbagai aspek dibicarakan secara bersama guna menyusun regulasi ini, termasuk dengan keuangan.
Ketua APKASI menjelaskan bahwa regulasi yang akan dirancang ini diharapkan dapat menjadi solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.