Misalnya saja opsi pertama yang akan membuat anggaran APBN dan APBD menjadi membengkak jika mengangkat semua tenaga honorer menjadi ASN.
"Terkait skenario kedua kalau diberhentikan semua tentu akan berat karena banyak honorer yang memberikan pelayanan, bahkan sebagai tulang punggung pelayanan di berbagai daerah. Terkait yang diprioritaskan bukan berarti yang lain tidak prioritas, tapi diselesaikan secara bertahap. Kenapa pendidikan dan kesehatan diutamakan karena banyak sekolah – sekolah di desa – desa terpencil utamanya di luar Jawa belum memiliki ASN guru, demikian dengan puskesmas puskesmas di pedesaan,” jelas Azwar Anas.
Maka dari itu tenaga honorer memilih opsi yang mana untuk dijadikan solusi tenaga honorer tahun 2023 ini. ***