Network
BERITASOLORAYA.com - Kementerian PANRB memastikan akan memberikan solusi terbaik bagi jutaan honorer yang terdampak penghapusan tahun 2023.
Kalau penghapusan honorer terjadi tentu yang terdampak adalah jutaan tenaga honorer yang ada di seluruh Indonesia.
Kalau hal ini terjadi tentu tenaga honorer akan kebingungan mencari pekerjaan baru di tengah ekonomi yang baru pulih dari Covid-19.
Baca Juga: Kabar Gembira, Sertifikasi Bisa Didapatkan Guru Yang Mengajar Paling Lama, Tapi Syaratnya...
MenpanRB sendiri sudah siap memberikan solusi terbaik bagi jutaan tenaga honorer di seluruh Indonesia.
Tenaga honorer sendiri berharap mereka bisa diangkat menjadi ASN, baik itu menjadi PNS atau juga PPPK.
Kalau diangkat menjadi PNS dan PPPK, maka kehidupan para tenaga honorer ini akan lebih terjamin secara ekonomi.
Pemerintah sendiri ingin mengganti tenaga honorer karena beralasan dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi.
Di sisi lain para tenaga honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun meminta pemerintah memperhatikan nasib mereka dan jangan dihapus serta dilupakan begitu saja.
Azwar Anas yang merupakan Menteri PANRB menjelaskan kalau sampai saat ini pemerintah sudah mempunyai tiga opsi untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer.
MenpanRB juga masih melakukan rapat intensif dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang tiga solusi yang nantinya akan diputuskan langsung oleh pemerintah.
“Soal tenaga honorer ini masih kita kaji secara mendalam. Tetapi kemarin kita akan ada skala prioritas terutama untuk tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Yang lain nanti bertahap akan kita kaji, kita masih dialog terus dengan DPR. Saya juga sudah bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan karena 2022 prioritas masih pendidikan dan kesehatan,” jelas Azwar Anas.
Baca Juga: Sisa 4 Hari, Kemdikbud Masih Buka Pendaftaran Program Ini, Para Guru Harus Tahu
Adapun tiga opsi kebijakan dari MenpanRB adalah sebagai berikut:
1. Mengangkat semua tenaga honorer menjadi ASN
2. Menghapus semua tenaga honorer
3. Mengangkat tenaga honorer sesuai dengan prioritas dan selektifitas setiap instansi
MenpanRB sendiri menjelaskan kalau setiap opsi ada kelebihan dan kekurangan yang nantinya akan diperhatikan lebih oleh pemerintah dalam rapat.
Misalnya saja opsi pertama yang akan membuat anggaran APBN dan APBD menjadi membengkak jika mengangkat semua tenaga honorer menjadi ASN.
"Terkait skenario kedua kalau diberhentikan semua tentu akan berat karena banyak honorer yang memberikan pelayanan, bahkan sebagai tulang punggung pelayanan di berbagai daerah. Terkait yang diprioritaskan bukan berarti yang lain tidak prioritas, tapi diselesaikan secara bertahap. Kenapa pendidikan dan kesehatan diutamakan karena banyak sekolah – sekolah di desa – desa terpencil utamanya di luar Jawa belum memiliki ASN guru, demikian dengan puskesmas puskesmas di pedesaan,” jelas Azwar Anas.
Maka dari itu tenaga honorer memilih opsi yang mana untuk dijadikan solusi tenaga honorer tahun 2023 ini. ***
