BERITASOLORAYA.com - Isu penghapusan tenaga honorer menjadi topik yang terus diikuti oleh jutaan tenaga honorer di seluruh Indonesia.
Terlebih lagi untuk tenaga honorer yang sudah bekerja puluhan tahun dan ingin segera diangkat pemerintah menjadi ASN.
Hal yang menjadi kekhawatiran adalah ketika kebijakan penghapusan ini dilakukan dan masih banyak tenaga honorer yang belum diangkat menjadi ASN.
Tentu pertimbangan ini harus diperhatikan pemerintah kepada jutaan tenaga honorer di seluruh Indonesia.
Ganjar Pranowo yang merupakan Gubernur Jawa Tengah juga mempunyai sikap kurang setuju dengan penghapusan tenaga honorer.
Menurut Ganjar, banyak provinsi di daerah yang kekurangan tenaga kerja di instansi termasuk juga di Provinsi Jawa Tengah.
Ganjar memiliki usulan solusi lain yang dinilai jauh lebih tepat dibandingkan menghapus tenaga honorer yang terkesan tergesa-gesa.
“Kalau itu dihapus dan tidak boleh, maka kami kekurangan pegawai. Guru saja kami kurang. Kalau itu (honorer) dipangkas, kami ndak ada guru. Lha yang mau ngisi siapa?” kata Ganjar.
Menurut Ganjar, kalau negara masih belum bisa menyediakan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan, maka pemerintah daerah akan melakukan rekrutmen tenaga honorer untuk menutupi kekurangan karyawan di instansi pemerintah daerah.
“Bisa saja solusinya boleh mengangkat honorer, tapi syaratnya daerah yang mengangkat honorer harus membiayai sendiri, tidak membebani pemerintah pusat. Saya kira, itu solusi yang sangat bagus,” usul Ganjar.
Menurut Ganjar, ini adalah inovasi baru terkait permasalahan tenaga honorer. Inovasi tersebut diyakini dapat membuat layanan pegawai menjadi jauh lebih maju.
“Yang penting kontraknya saja. Sebenarnya ada format Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bisa ditempuh. Tapi untuk kerja yang sifatnya terbatas, maka tenaga kontrak diperlukan. Untuk menghindari honorer, ya tinggal dikontrakkan saja, jadi ada determinasi waktu untuk mengerjakan itu,” terangnya.
Selain solusi di atas, Ganjar juga menyebutkan ada beberapa inovasi yang bisa dilakukan untuk menutupi kekurangan pegawai di setiap daerah.
Hal ini harus dilakukan agar pelayanan publik atau masyarakat tidak menjadi terganggu karena kekurangan SDM.
“Ketika pemerintah belum sanggup memberikan jaminan suplai pegawai, maka tenaga kontrak diperlukan. Tinggal formatnya apa? P3K, harian lepas (harlep) atau konsep honorer? Kalau honorer sekarang tidak boleh, pakai harlep saja,” ucap Ganjar.
Jadi begitulah solusi alternatif yang diberikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terhadap masalah penghapusan tenaga honorer yang akan dilakukan tanggal 28 November 2023 nanti.
Semoga saja solusi dari Ganjar Pranowo ini bisa didengarkan oleh pemerintah pusat. ***