Network
BERITASOLORAYA.com - Sampai bulan Februari tahun 2023 ini, tenaga honorer masih belum bisa tidur nyenyak sama sekali.
Pemerintah yang akan menghapus tenaga honorer pada bulan November masih belum memberikan solusi yang tepat kepada jutaan pekerja non ASN di Indonesia.
Hal ini membuat tenaga honorer cemas dan dibayangi pemutusan hubungan kerja kalau kebijakan tersebut dilakukan pemerintah.
Baca Juga: Tenaga Honorer Full Senyum, BKD Jatim Sebut Ada Kebijakan Baru yang Menguntungkan non ASN, Nasibnya Akan..
Apalagi banyak tenaga honorer yang sudah bekerja dan mengabdi selama hampir puluhan tahun dan berharap nasib serta status mereka diperhatikan oleh pemerintah.
Menyikapi masalah tersebut, pemerintah sendiri sudah berusaha mencari jalan keluar dan menemukan solusi terbaik bagi tenaga honorer.
Pemerintah yang diwakili oleh MenpanRB sudah melakukan rapat-rapat intensif dengan kepala daerah sampai DPR RI.
Baca Juga: Sujud Syukur, Tenaga Honorer Tidak Akan Diberhentikan Tahun 2023, BKD Jatim Beri Alasan Ini....
Semua dilakukan agar pemerintah bisa mendapatkan solusi dan masukan dari berbagai pihak agar bisa menguntungkan tenaga honorer lewat solusi yang diambil.
Banyak kepala daerah yang mencoba memberikan solusi terkait penghapusan tenaga honorer yang tentunya itu sangat baik bagi tenaga honorer.
Salah satu kepala daerah yang peduli akan nasib honorer di daerahnya adalah Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor yang tegas menolak penghapusan tenaga honorer.
Baca Juga: Prihatin dengan Penghapusan Tenaga Honorer, Ganjar Pranowo: Guru Saja Kami Kurang Pak...
Orang nomor 1 di Kalimantan Timur tersebut dengan tegas menyebutkan kalau penghapusan tenaga honorer akan membawa dampak buruk bagi ekonomi Provinsi Kalimantan Timur.
Isran Noor melihat banyaknya jumlah tenaga honorer yang ada di Kalimantan Timur sehingga menjadi pertimbangan dirinya untuk tidak menghapus tenaga honorer di Kaltim.
Isran tidak bisa membayangkan kalau jutaan tenaga honorer dihapus di seluruh daerah Indonesia, masalah apa yang akan timbul dari penghapusan tersebut.
Baca Juga: Tenaga Honorer Kesehatan Diminta Menjadi ASN, DPR: Jasa Saat Pandemi Luar Biasa
Kalau jutaan tenaga honorer tersebut dirumahkan, Isran menjelaskan kalau pengangguran akan sangat bertambah banyak karena pemerintah tidak siap dengan lonjakan angka tersebut.
Menurut Isran, pemerintah belum bisa menyediakan lapangan kerja di luar sektor bidang pemerintahan sehingga kalau honorer dihapus akan banyak pengangguran bertambah.
Isran Noor memberi contoh kalau tenaga honorer tersebut merupakan kepala keluarga atau tulang punggung keluarga, tentu akan sangat memberatkan keluarga yang tenaga honorernya menjadi pengangguran.
Baca Juga: Tenaga Honorer Kesehatan Diminta Menjadi ASN, DPR: Jasa Saat Pandemi Luar Biasa
Isran juga menambahkan kalau diangkatnya ASN menjadi PPPK akan menjadi opsi solusi yang sangat baik sekali. Negara juga tidak akan jatuh miskin kalau membayar gaji tenaga honorer menurut Isran Noor.
Menurut Isran, tenaga honorer mempunyai jasa yang sangat besar sekali bagi setiap daerah di Indonesia.
Baca Juga: Tenaga Honorer Bersiap Jadi ASN Tahun 2023, PANRB Targetkan Kategori Ini Menjadi Prioritas...
Bahkan kerja dari tenaga honorer dinilainya juga cukup bagus sehingga sangat dibutuhkan untuk mengisi setiap instansi pemerintah daerah. ***
